BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mengapresiasi sikap Kemenlu RI yang langsung memanggil Kepala Perwakilan Kedutaan besar (Kedubes) Jerman di Jakarta untuk meminta klarifikasi.
Hal itu terkait dengan kedatangan staf Kedutaan Besar Jerman yang mengunjungi markas Front Pembela Islam (FPI) di kawasan Jalan Petamburan, Jakarta.
Menurut dia, sudah semestinya Kemenlu RI menuntut agar Kedubes Jerman memberikan pernyataan resmi kepada publik.
“Memang sudah ada penjelasan dari Kedubes Jerman bahwa tidak ada dukungan terhadap ormas tertentu di Indonesia dan berkomitmen untuk bersama melawan intoleransi, radikalisme, dan ujaran kebencian,” kata Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/12/2020).
Ia berpandangan, setiap tindakan Kedubes Asing di wilayah Indonesia harus dikoordinasikan dengan kementerian terkait. Pasalnya, dalam melakukan kegiatan diplomasi, tetap harus memiliki etika.
“Negara dalam hal ini Kementerian Luar Negeri harus protes keras dan menyerukan pihak Kedubes mengikuti aturan internasional agar tidak ikut campur urusan dalam negeri sekecil apapun,” ujar dia.
“Jangan sampai ada udang di balik batu,” pungkas politisi PDI Perjuangan ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman mengklaim didatangi perwakilan Kedutaan Besar (Kedubes) Jerman.
Munarman mengirimkan dua foto yang menurutnya perwakilan Kedubes Jerman. Foto pertama yakni dua orang bule memasuki Kantor Sekretariat FPI di Jalan Petamburan III.
Sementara, foto kedua menampilkan sebuah mobil dengan plat nomor berlatar putih yang biasa dipakai perwakilan para kedutaan besar negara sahabat di Indonesia. Namun, foto tersebut tidak jelas menunjukan nomor plat mobil.
Atas kejadian ini, Kepala Perwakilan Kedubes Jerman sampaikan permintaan maaf dan penyesalannya atas kejadian tersebut. Kepala Perwakilan Kedubes Jerman juga menyangkal isi berbagai pernyataan yang disampaikan salah satu pimpinan ormas dimaksud.
Pihaknya memastikan bahwa insiden tersebut tidak mencerminkan kebijakan Pemerintah dan Kedutaan Besar Jerman serta menolak tegas kesan bahwa kedatangan staf Kedutaan tersebut sebagai bentuk dukungan Jerman kepada organisasi tersebut. (Jal)
