BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketua Bidang Kerjasama Luar Negeri, DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Bisman Nababan dan tim dari DPP HNSI Jakarta mengatakan, banyak permasalahan yang dihadapi Nelayan dan kompleksitas dalam pembangunan dan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan.
Untuk itu, menurutnya sudah saatnya KKP dipimpin oleh seorang yang memiliki integritas pribadi yang kuat, bermoral, profesional, berani, bukan berasai dari partai serta lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
“Kementerian Kelautan dan Perikanan didirikan semenjak 20 tahun lalu dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan dan meningkatkan devisa dari sektor kelautan dan perikanan.Namun demikian, kesejahteraan nelayan belum meningkat dan penghasilan devisa dari sektor kelautan dan perikanan masih sangat rendah yaitu baru sekitar 3.26% dari total devisa Indonesia,” paparnya.
Ia menjelaskan, Nelayan yang semestinya sejahtera dan makmur tergolong menjadi lapisan Masyarakat termiskin di dalam negara.
“Mengelola laut dan perikanan Indonesia tidaklah mudah mengingat laut Indonesia sangat luas dan berada diantara puluhan ribu pulau serta garis pantai terpanjang kedua di dunia. Contoh, bilamana digunakan semua DIPA KKP untuk biaya pengawasan laut kita dari pencurian ikan maka semua biaya DIP KKP tidaklah cukup,” sambung Bisman.
Ia menambahkan, 90 persen nelayan Indonesia merupakan nelayan kecil (pemiflik perahu tanpa motor, perahu motor tempel, dan kapal motor < 5 GT, sedangkan kapal ikan hanya sebanyak 0.b876 (5.5/1 buah) yang memiliki kapasitas >30 GT. Bahan bakar nelayan kecil belum disuplay oleh pemerintah. Baru sekitar 30% pelabuhan perikanan di Indonesia yang memiliki stasiun pengisian.
“Umunya stok minyak bersubsidi yangg disediakan pemerintah untuk nelayan hanya cukup Selama 10 hari setiap bulan,” ujarnya.
Selain itu, jumlah anak buah kapal yang banyak masih menggunakan teknologi tradisional seperti menggulung dan menebar alat tangkap lainnya.
“Kapal-kapal nelayan yang ada di perairan ZEE juga dianggap sebagai mata dan telinga untuk tindakan serta kesimpangan yang terjadi di laut,” ungkapnya.
Undang-undang mengenai pengelolaan kelautan dan perikanan di Indonesia yang begitu banyak dianggap tidak dijalankan dengan sesungguhnya oleh pihak terkait serta kurangnya pengawasan terhadap UU dan peraturan tersebut, nelayan banyak menghabiskan waktu,tenaga, dan uang karena Aturan serta proses perijinan yang dikeluarkan berbagai instansi pemerintah.
“Dalam beberapa periode sebelumnya, para pimpinan KKP banyak yang tersandung masalah hukum karena mungkin harus memikirkan pundi-pundi organisasi yang memberangkat pitmpinan tersebut,” ujarnya.
Menanggapi masalah diatas Himpunan Nelayan Seluruh indonesia (HNSI) memberikan usual kepada Bapak Presiden Joko Widodo bahwa Mayor Jend. Marinir (Pur) Yussut Solicnien yang merupa kan seorang professional dan Ketua Umum HNSI selama 3 periode Berturut-turut Anggota Dewan Maritim indonesia, dan Anggota Dewan Kelautan indonesia sangat layak diangkat menjadi Menteri Kelautan dan Perikan mendatang.
“Beliau pernah menjabat sebagai Komandan Pangkalan Utama TNIAL V/ Maluku irja,Komadan Satgaskamla V, Kepala Dinas Pembinaan Potensi Maritim TNI AL, Komandan Kobangdiklat TNI AL dan Asrena Kasal,” paparnya.
“Saat ini belau aktif sebagai Ketua Umum HNSI dan Ketua Umum Induk Koperasi Nelayan Indonesia. Disamping itu, beliau juga seorang sosok akademis, memiliki visi kelautan dan perikanan nasional yang mendunia, menguasai aspek ekonomi, teknololg, dan polrtik, memiliki karakter yang tegas, mengayomi, berintegritas,Berwibawa, tidak otoriter, peduli terhadap nelayan, memahami dan menguasai bidang kelautan dan perikanan indonesla,” sambungnya. (Rls/CS)
