BERITABUANA.CO, KUPANG – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP) dorong pembangunan Shrimp Estate di Sumba Timur, menjadi Kawasan Industri. Siaran pers Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, Kamis (16/3/2023) menjelaskan, dorongan tersebut disampaikan Menteri KPP, Sakti Wahyu Trenggono saat menerima Gubernur NTT, Viktor Laiskodat di Jakarta.
Kedatangan Gubernur NTT bersama rombongan, guna melakukan pembahasan terkait pembangunan kawasan Budidaya Shrimp Farming (Udang Terintegrasi) di Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur.
Dalam penjelasannya, Sakti Trenggono mengatakan, rencana pembangunan kawasan tersebut, tidak hanya digunakan untuk budidaya udang tetapi akan didorong menjadi sebuah kawasan industri.
“Dari sisi lahan rasanya sudah yang terbaik, karena berada diatas laut, karena kalau budidaya udang yang paling bagus itu bukan yang rata dengan laut tetapi harus diatas dari laut,” ujar Sakti Trenggono.
Pihaknya berharap, dapat berjalan dengan baik dan juga dibantu dan diperhatikan, serta diawasi dengan baik oleh Pemerintah Provinsi NTT.
“Yang kita bangun bukan hanya sekedar untuk berbudidaya udang, tetapi kita akan kembangkan menjadi industri. Nanti disitu selain ada processing, terus limbah/sampah berupa kulit harus diubah menjadi kolagen,” tambahnya.
Pihaknya berjanji Tender 2024 selesai tahap 1 dengan 500 hektare, sementara kontraknya akan terus kita bangun dengan total yang akan kita investasi disana untuk infrastruktur kira-kira Rp 7,5 Triliun.
“Kalau seperti Sumba Timur nanti berhasil kita bangun, dan misalkan kedepannya kita punya 10 lokasi budidaya yang sama maka kita bisa mengalahkan industri udang di Ekuador”, lanjut Sakti Trenggono.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, TB. Haeru Rahayu juga memaparkan terkait dengan perkembangan pembangunan Budidaya Udang Terintegrasi (Integrated Shrimp Farming) di Kabupaten Sumba Timur.
“Saat ini posisi kita berada di posisi atau tahapan kedelapan, yaitu Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP) dan sudah selesai. Kami sedang menempuh di tahapan kesembilan dan kesepuluh yaitu Lelang Rancang Bangun dan Lelang Manajemen Konstruksi,” jelasnya.
Jadi untuk menuju ke tahapan 9 dan 10, tandas Haeru Rahayu, persyaratannya kalau dokumen-dokumen ini tercapai, maka selanjutnya akan melobi di Kemenkeu terkait dengan lelang KSA.
Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat turut mendukung berbagai proses dan tahapan dari KKP RI, dalam proses pembangunan tersebut.
Beliau juga akan membantu semaksimal mungkin, terkait dengan beberapa persoalan yang menjadi kendala dalam pembangunannya, seperti suplay listrik dan lahan.
“Pemerintah Daerah akan mendukung program dan kegiatan KKP RI, dengan menfasilitasi ketersediaan lahan. Terkait dengan suplay listrik kami akan bekerjasama dan mendatangkan tenaga ahli dari China,” ungkap Viktor Laiskodat. (*/iir)
