BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani meyakini Indonesia memiliki peluang dalam memaksimalkan transformasi strategis ekonomi untuk mewujudkan ekonomi Indonesia yang berdikari. Namun ia mengingatkan transformasi strategis ekonomi Indonesia bukan hanya mengikuti tren.
“Kita menginginkan transformasi yang akan mempercepat terwujudnya ekonomi Indonesia yang berdikari,” kata Puan saat membuka Seminar Nasional dan Call for Paper Pusat Penelitian Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI bertema “Transformasi Ekonomi untuk Indonesia Maju yang Berkelanjutan” yang digelar secara virtual, Rabu (18/11/2020). Acara dibuka oleh sambutan dari Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan Kepala Badan Keahlian DPR RI Inosentius Samsul.
Puan menyampaikan, transformasi ekonomi Indonesia harus adil dalam memberikan kesempatan kepada semua anak bangsa sebagai perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurutnya, transformasi ekonomi juga harus menerjemahkan tujuan pembangunan Indonesia yang sesuai alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Dia menegaskan, atas dasar itu transformasi ekonomi Indonesia perlu memperhatikan lima hal penting. Pertama, optimalisasi pembangunan infrastruktur. Kedua, penguatan implementasi kebijakan pemerataan ekonomi. “Ketiga, minimalisasi ketergantungan terhadap modal asing jangka pendek, yang diarahkan untuk mengatasi saving-investment gap yang kerap terjadi di Indonesia,” ujarnya.
Keempat, menurut Puan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lapangan pekerjaan yang salah satunya merevitalisasi kurikulum agar sesuai kebutuhan industri dan menambah instruktur, membakukan standar kompetensi, membangun platform job matching antarlembaga vokasi dan industri, pembangunan informasi pasar kerja yang efektif dan berkelanjutan, serta membentuk komite vokasi di pusat dan di daerah.
Kelima, konfigurasi investasi untuk mendukung pertumbuhan yang dilakukan melalui kebijakan yang memastikan ekosistem investasi dapat meningkat dan mudah diakses oleh segenap pelaku ekonomi. Puan menambahkan, perjalanan transformasi strategis ekonomi Indonesia membutuhkan waktu yang panjang namun perjalanan itu harus dilakukan dengan semangat gotong royong, jika ingin mewujudkan ekonomi Indonesia yang berdikari dan menghadirkan kesejahteraan dalam kehidupan setiap rakyat Indonesia.
Perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI tersebut menegaskan, DPR RI memberikan dukungan politik untuk mengawal inisiasi pemerintah dalam merespons tuntutan transformasi ekonomi, dan untuk mendorong penguatan sinergi dan kolaborasi semua pemangku kepentingan dalam merespons transformasi ekonomi.
“DPR juga senantiasa berpihak kepada rakyat Indonesia dalam pelaksanaan fungsi-fungsi Dewan. Utamanya dukungan dan perlindungan terhadap koperasi dan UMKM melalui regulasi yang mengarah pada rasionalisasi perizinan, kemudahan berusaha, dukungan pembiayaan dan optimalisasi pembinaan, dalam suatu ekosistem investasi yang berdaya saing,” kata politisi PDI-Perjuangan itu.
Puan menilai untuk prioritas jangka pendek, DPR-RI akan terus memaksimalkan tugas-tugas konstitusionalnya untuk mengawal usaha-usaha dalam mengatasi pandemi Covid-19. Hal itu, menurut Puan, karena Indonesia yang sehat adalah salah satu prasyarat penting mendorong transformasi ekonomi Indonesia.
“Itu mengapa APBN 2021 yang dibahas DPR RI bersama pemerintah dirancang selain untuk penanganan pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid-19, juga berisikan program reformasi di berbagai bidang dalam mempersiapkan fondasi yang kokoh untuk mempercepat kemajuan Indonesia,” ujar Legislator Dapil Jawa Tengah V itu.
Puan mengatakan, DPR RI juga akan memberikan atensi besar kepada implementasi dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang masih membutuhkan peraturan pelaksanaan. Hal itu menurutnya merupakan kesempatan untuk memberikan kejelasan manfaat UU Cipta Kerja bagi masyarakat dan sekaligus memastikan bahwa UU tersebut dilaksanakan untuk mencapai kesejahteraan rakyat, memajukan Indonesia, dan membangun kekuatan nasional di bidang perekonomian.
Webinar ini turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Koordiantor Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) M. Azis Syamsuddin, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro, serta Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro. (Rls)
