BERITABUANA.CO, BALI – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memimpin Konferensi pers Akhir Tahun, Senin, 28 Desember di Bali. Pembahasan mencakup tiga fokus utama, yakni Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), dan Transformasi Ekonomi Indonesia.
“Memasuki 2021, tantangan masih di sekitar pandemi dan ini soal vaksin dalam mencapai herd immunity, pemerintah berusaha agar vaksin terus bisa dilakukan dengan baik,” ujar Menteri Suharso.
RKP 2021 membahas enam fokus pembangunan, yakni Pemulihan Industri, Pariwisata, dan Investasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, Reformasi Sistem Ketahanan Bencana, dan Penguatan SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.
“Tahun 2021 ini diperkirakan menjadi tahun awal pemulihan ekonomi, juga momentum mendorong reformasi sosial, aspek perubahan struktural, atau perubahan kultural, mindset, dan paradigma. Salah satu sasaran pembangunan tahun 2021 juga menghadirkan pelayanan publik lebih baik,” ujar Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Himawan Hariyoga.
Sasaran pembangunan nasional 2021 mencakup dua komponen yakni, pemulihan ekonomi dengan target oertumbuhan ekonomi 5,0 persen, tingkat pengangguran terbuka, rasio gini, dan penurunan emisi gas rumah kaca menuju target 29,85% hingga 30,64 persen di 2030.
Lalu meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan terjaganya daya beli masyarakat dengan target Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,78–72,95 dan tingkat kemiskinan sebesar 9,2–9,7 persen.
Kementerian PPN/Bappenas menegaskan tugas besar bangsa Indonesia, melakukan transformasi ekonomi yang membawa Indonesia menjadi negara maju sebelum 2045.
Ada enam strategi transformasi ekonomi Indonesia, diantaranya, SDM berdaya saing meliputi kesehatan, pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter), serta riset dan inovasi. Strategi kedua, produktivitas sektor ekonomi mencakup industrialisasi, produktivitas UMKM, dan modernisasi pertanian. Strategi ketiga, ekonomi hijau atau pengurangan emisi gas rumah kaca dan pemindahan Ibu Kota Negara.
Hasil perhitungan menunjukkan, akibat pandemi Covid-19, kehilangan daya beli masyarakat akibat Loss of Income sebesar Rp 374,4 triliun, akibat penurunan jam kerja di sektor industri dan pariwisata.
Pandemi Covid-19 menyebabkan tingkat industri turun hingga 55,3 persen dari titik sebelumnya, yakni 76,3 persen. “Untuk meningkatkan trajectory perekonomian Indonesia, terutama untuk keluar dari Middle Income Trap, kalau tidak melakukan transformasi ekonomi, kita tidak bisa mengembalikan produk domestik bruto kembali ke saat sebelum krisis. Kunci dari Transformasi Ekonomi adalah mengubah struktur perekonomian dari sektor dengan produktivitas lebih rendah menjadi sektor dengan produktivitas tinggi.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh lima persen sehingga butuh investasi 5.800-5.900 triliun rupiah,” ujar Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti.
Transformasi ekonomi bisa dicapai melalui TPB/SDGs, meski terdampak pandemii Covid-19 dari segi lingkungan, sosial, hingga ekonomi. Namun capaian ini patut diapresiasi mengingat Indonesia, satu dari enam negara dengan perumusan Voluntary National Review terbaik.
Indonesia juga berhasil mencatatkan Laporan Tujuan 16 yakni, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, salah satu terbaik di dunia.
Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Arifin Rudiyanto menyatakan, transformasi ekonomi meliputi ekonomi hijau dan rendah karbon demi meningkatkan ekonomi dan mata pencaharian dalam jangka pendek sekaligus melindungi kesejahteraan untuk jangka yang lebih panjang. Menciptakan peluang lapangan kerja baru (green jobs) dan investasi baru (green investments), mendorong pertumbuhan ekonomi rendah karbon, dan meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup prioritas implementasi ekonomi hijau.
Strategi diusung meliputi pengembangan energi baru terbarukan, penerapan ekonomi sirkular, pembangunan fasilitas pengolahan sampah dan B3, restorasi lahan berkelanjutan, hingga pengembangan pertanian berkelanjutan.
Terkait IKN, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata menyatakan dari sisi linimasa, pembangunan Ibu Kota Negara masih sesuai jadwal meski mengalami sedikit pergeseran. Di akhir 2024, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan berkantor di IKN.
“Bappenas telah menyelesaikan Master Plan dan Detail Plan IKN sehingga jika ada perintah dari Presiden, bisa langsung dilakukan, bisa menciptakan lapangan kerja, transformasi ekonomi lebih cepat, sementara RUU sudah masuk Prolegnas, Raperpres untuk membentuk Badan Otorita Ibu Kota Negara sudah siap,” tutup Menteri Suharso.(efp)
