BERITABUANA.CO, BANJARBARU – Upaya pemerintah daerah menghadirkan birokrasi yang cepat, sederhana, dan terintegrasi terus mendapat perhatian di tingkat nasional. Di tengah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin efisien, Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Banjarbaru kembali menjadi sorotan setelah dikunjungi Komisi III DPR RI dalam agenda kunjungan kerja masa reses, Sabtu (1/8/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Tim Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, yang meninjau secara langsung penyelenggaraan layanan publik terpadu, khususnya layanan kepolisian yang telah terintegrasi dengan berbagai instansi dalam satu kawasan pelayanan.
Dalam peninjauan itu, rombongan Komisi III berdialog dengan pengelola MPP untuk melihat efektivitas sistem pelayanan sekaligus memastikan masyarakat memperoleh layanan yang cepat, mudah diakses, transparan, dan memiliki kepastian waktu.
Kunjungan tersebut semakin mengukuhkan posisi MPP Banjarbaru sebagai salah satu model pelayanan publik terpadu yang dinilai berhasil mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan dan lembaga vertikal dalam satu lokasi.
Keberhasilan itu sejalan dengan capaian Pemerintah Kota Banjarbaru yang sebelumnya meraih predikat “Sangat Baik” pada Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2026.
Dalam evaluasi nasional tersebut, Banjarbaru menempati peringkat ke-25 dari 93 pemerintah kota di Indonesia dengan nilai 87,960. Capaian itu mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru, Bambang Supriyanto, mengatakan MPP Banjarbaru terus dikembangkan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui layanan yang semakin lengkap dalam satu tempat.
“Saat ini terdapat 33 tenant layanan yang beroperasi di MPP Kota Banjarbaru. Sebanyak 10 tenant berasal dari SKPD, sedangkan sisanya merupakan instansi vertikal, seperti Polres, Samsat, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, dan berbagai instansi lainnya,” kata Bambang.
Ia menjelaskan, keberadaan berbagai instansi dalam satu gedung membuat masyarakat tidak lagi harus berpindah-pindah lokasi untuk mengurus berbagai keperluan administrasi.
Menurut Bambang, salah satu layanan yang memiliki cakupan paling luas adalah Samsat karena melayani masyarakat dari seluruh wilayah Kalimantan Selatan, bukan hanya warga Kota Banjarbaru.
Inovasi Pelayanan Bernilai Tambah
Tidak hanya menghadirkan layanan administrasi pemerintahan, MPP Banjarbaru juga mengembangkan sejumlah inovasi pelayanan yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Salah satunya adalah penyediaan fasilitas akad nikah gratis yang dapat dimanfaatkan warga tanpa dipungut biaya.
Fasilitas tersebut dilengkapi meja akad, dekorasi, serta berbagai sarana pendukung sehingga masyarakat dapat melangsungkan prosesi pernikahan dengan nyaman di lingkungan MPP.
“Kami ingin MPP tidak hanya menjadi pusat pelayanan administrasi, tetapi juga menghadirkan pelayanan yang memberikan kemudahan dan nilai tambah bagi masyarakat,” ujar Bambang.
DPR RI Apresiasi Integrasi Pelayanan
Ketua Tim Kunjungan Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, mengapresiasi konsep pelayanan terpadu yang diterapkan Pemerintah Kota Banjarbaru. Menurutnya, integrasi berbagai layanan dalam satu kawasan mampu memangkas rantai birokrasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah dengan berbagai instansi vertikal, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga Samsat, menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, efisien, dan memberikan kepastian hukum maupun administrasi bagi masyarakat.
Kunjungan kerja Komisi III DPR RI ini menjadi pengakuan atas inovasi pelayanan publik yang terus dikembangkan Pemerintah Kota Banjarbaru. Dengan berbagai capaian yang telah diraih, MPP Banjarbaru diharapkan terus menjadi rujukan nasional dalam pengembangan birokrasi modern yang mengedepankan pelayanan prima, transparansi, kemudahan akses, serta kepuasan masyarakat. (Ery)
