BERITABUANA.CO, JAKARTA – Hari ini, 20 Oktober 2020 pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin genap berusia satu tahun. Sayangnya secara umum, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI, menilai bahwa kinerja Pemerintah dalam bidang ekonomi masih kurang memuaskan.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI dari F-PKS, Anis Byarwati dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/10/2020), terkait dengan kinerja pemerintah di bidang ekonomi selama satu tahun ini.
Kurang optimalnya kinerja Pemerintah selama satu tahun ini, menutur Anis berdampak pada tidak optimalnya pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 Ayat 1.
“Ketidakberhasilan pemerintah mencapai target-target ekonominya ini, menjadi catatan tidak baik terhadap kinerja pemerintah selama satu tahun ini. Ketidakberhasilan yang demikian menjadi indikator tidak tercapainya janji-janji politik pemerintah selama masa kampanye,” katanya.
Pada bagian lain, masih menurut politisi perempuan dari PKS ini, kegagalan tersebut menunjukkan pemerintah tidak mampu memenuhi ekspektasi rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan. Bahkan, Indonesia semakin dekat dengan jebakan negara berpendapatan menengah.
“Fraksi PKS, mencatat ketidakberhasilan mencapai target pertumbuhan ekonomi diantaranya karena struktur ekonomi nasional terus bergantung pada sektor konsumsi. Porsi konsumsi rumah tangga terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2019 mencapai 56,62 persen, meningkat dari 55,76 persen pada 2018. Hal ini menunjukkan ekonomi nasional semakin rapuh karena bergantung pada daya beli,” bebernya.
Anis memberikan saran untuk peningkatan kinerja pemerintah ke depan di bidang ekonomi. Pertama, Anis menekankan, pemerintah harus meningkatkan efektivitas program-program penciptaan lapangan kerja.
“Sepanjang Agustus 2019, jumlah pengangguran di Indonesia naik menjadi 7,05 juta orang. Angka ini semakin bertambah dengan adanya kasus-kasus PHK dan pekerja di rumahkan, atau matinya sektor usaha kecil akibat pandemi Covid-19,” sebutnya.
Kedua, menurut Anis, pemerintah harus berusaha menurunkan angka kemiskinan yang meningkat pada situasi pandemi Covid-19. Pemerintah harus memperkuat Jaring pengaman sosial, stimulus, dan kebijakan ekonomi yang fokus menurunkan tingkat kemiskinan.
“Pemerintah harus bekerja keras agar tidak terjadi lonjakan jumlah penduduk miskin. Pengurangan kemiskinan secara umum mengalami perlambatan di mana pada periode 2009-2014 setiap tahunnya kemiskinan rata-rata berkurang 0,58 persen, sedangkan pada era Pemerintahan Jokowi hanya berkurang 0,26 persen per tahun. Kami menilai penurunan angka kemiskinan bergerak lebih lamban,” kata Anis.
Dengan guncangan pandemi Covid-19, kinerja pengurangan kemiskinan pemerintah akan semakin berat. Di satu sisi harus memperbaiki angka ketertinggalan kemiskinan rata-rata per tahun, disisi lain mengatasi melonjaknya angka kemiskinan akibat pandemi Covid-19.
Ketiga, Anis menyarankan agar pemerintahan lebih proaktif dan progresif dalam menyelesaikan permasalahan ketimpangan.
“Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang lebih spesifik untuk mengatasi ketimpangan,” demikian Anis Byarwati. (Kds)
