BERITABUANA.CO, JAKARTA – Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI disebut sebagai sebuah gerakan moral yang bertujuan untuk melakukan kontrol sosial sesuai nilai-nilai moral. Sebab, kontrol sosial dibutuhkan dalam praktik kehidupan bangsa dan negara.
Meski demikian, KAMI yang dideklarasikan Selasa (18/8/2020) lalu ada yang mencurigai, yaitu dibentuk justru untuk melakukan gerakan politik dan meraih kekuasaan. Pasalnya, para deklaratornya tidak saja hanya mereka tokoh-tokoh moralitas, tetapi juga berbagai latar belakang termasuk aktivis politik atau politisi.
“Banyak juga di dalam KAMI orang politik. Kenapa juga KAMI ini mencurigakan, karena saat deklarasi itu sudah berbentuk machts vorming, pembentukan sebuah kekuatan,” kata wartawan senior yang juga politisi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Bruno Kaka Wao kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (22/8/2020).
Bruno berpendapat, inti dari tuntutan atau KAMI seperti yang dibacakan saat deklarasi hanya menyampaikan kritik kepada pemerintah saat ini. Sehingga, substansi perjuangan mereka tidak berbeda seperti disampaikan Ketua DPR Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR pekan lalu.
Meski kritikan Ketua DPR itu disampaikan secara positif, tetapi menurut Bruno, isi pidato Puan termasuk keras kepada pemerintah.
“Menurut saya, pendapat dan kritik KAMI tentang berbagai hal atas kebijakan pemerintah tidak beda jauh dengan isi pidato Ketua DPR kemarin di sidang tahunan MPR,” kata Bruno.
Bahkan dia sebut, poin-poin isi deklarasi KAMI tersebut tak ubahnya suatu aspirasi masyarakat. Sehingga dikatakan, aspirasi KAMI bisa saja mereka sampaikan ke lembaga perwakilan rakyat.
“Isi deklarasi kan semacam aspirasi dari orang-orang pintar, yang menamakan dirinya gerakan moral, yang berarti isinya adalah orang-orang yang bermoral. Kalau begitu sampaikan saja ke DPR atau MPR,” kata Bruno.
Sebab katanya lagi, kalau disampaikan ke DPR dan MPR, maka aspirasi KAMI bisa di proses dan ditindaklanjuti, dan sewaktu-waktu, bisa ditagih lagi.
Menurut Bruno, deklarasi di KAMI di Tugu Proklamasi itu akan sia-sia karena seperti disampaikan kepada angin dan kemudian menjadi pertanyaan, siapa yang mau menindaklanjuti.
“Karena aspirasi mereka tidak disampaikan melalui DPR atau MPR, maka menurut saya, gerakan KAMI kemarin memberi kesan kepada masyarakat, terutama pemerintah, deklarasi tersebut suatu kegiatan machts vorming,” kata Bruno.
Karena itu tambahnya, pembentukan KAMI akan menjadi kecurigaan di masyarakat, seperti mau menjatuhkan presiden yang sah. Hal ini tentu saja menurut Bruno berpotensi mempersulit hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden. (Asim)
