BERITABUANA.CO, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi), kembali menegur para menterinya. Bahkan Jokowi menyebut kalau para pembantunya itu tak tahu prioritas selama wabah virus corona atau Covid-19, jajaran menterinya tak punya aura krisis.
Merespons hal itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ledia Hanifa Amaliah dihubungi, Rabu (5/8/2020) berpandangan, tak seharusnya kemarahan kepada menteri itu dipublikasi.
“Kementerian itu kan di bawah kontrol dan kendali Presiden. Jadi mestinya langsung dievaluasi dan diarahkan. Enggak berguna marah-marah dipublikasi tetapi nggak memperbaiki,” katanya.
Ledia berpandangan, sudah semestinya seluruh jajaran pemerintahan memiliki empati dalam membuat kebijakan di tengah pandemi seperti saat ini, termasuk para menteri Jokowi.
“Meskipun pada saat memilihnya bisa jadi sense of crisisnya belum tumbuh, semestinya kepedulian, keberpihakan, empati dan kecintaan pada bangsa Indonesia masyarakat yang terdampak- menjadi dasar tindakan dan kebijakan yang diprioritaskan pada masa pandemi,” tutur Sekretaris Fraksi PKS DPR itu.
Pola komunikasi dan koordinasi di Istana, menurut Ledia, juga perlu dievaluasi. Hal itu menurut Ledia yang membuat ada kementerian yang berjalan sendiri-sendiri di kala butuh sinergi antar lembaga.
“Manajemen komunikasi dan koordinasi yang lemah sehingga tumpang tindih dan enggak mencapai target yang diinginkan, masing-masing berjalan sendiri-sendiri,” papar Ledia.
Lebih lanjut, dengan berulangnya kemarahan Presiden Jokowi kepada jajarannya, dia berpendapat, jangan-jangan memang arahan Presiden belum tersampaikan dengan baik kepada para pembantunya.
“Kalau dianggap tidak bisa menerjemahkan arahan Presiden dalam penanganan krisis, jangan-jangan memang belum tersampaikan dan terpahami secara komprehensif,” tandas legislator dapil Jabar itu.
Seperti diketahui, saat Rapat Terbatas (Ratas) Penanganan Covid-19, Senin (3/8/2020), Presiden Jokowi kembali menyentil para Kementerian atau Lembaga. Hal ini berkaitan dengan penyerapan anggaran Covid-19.
Dirinya mengatakan, realisasi anggaran masih sangat minim sekali. Pasalnya, dari Rp695 triliun stimulus penanganan Covid-19, baru 20% yang terealisasi atau sebesar Rp141 triliun.
“Artinya apa, di Kementerian di Lembaga ini aura krisisnya belum betul-betul belum, ya belum (ada),” cetus Kepala Negara sambil menambahkan, Kementerian atau Lembaga masih banyak yang terjebak akan pekerjaan harian, sehingga tidak mengetahui prioritas yang harus dikerjakan terlebih dahulu. (Asim)
