BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pengamat politik Ujang Komarudin menyatakan, rencana Komisi III DPR menggelar rapat di masa reses saat ini menjadi bermasalah karena terbentur dengan peraturan Tata tertib DPR. Pada hal, DPR juga pernah mengadakan rapat di saat masa reses yang membahas soal lain.
“Ini kan bermasalah. Azis (Wakil Ketua DPR RI) tak mengijinkan rapat membahas kasus Djoko Tjandra karena alasan tak sesuai dengan aturan Tatib. Namun, sebelum-sebelumnya pernah juga anggota DPR lain mengadakan rapat dan membahas soal lain,” kata Ujang menjawab wartawan di Jakarta, Selasa (21/7/2020).
Seperti diketahui, rencana Komisi III DPR menggelar rapat di masa reses dengan Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo, Jampidum Kejagung Sunarta dan Dirjen Imigrasi Kemenkumham Jhoni Ginting guna membahas kasus Djoko Tjandra yang menjadi buronan negara terganjal. Pasalnya, Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Azis Syamsuddin tidak mengeluarkan izin karena tak sesuai dengan Tatib DPR.
Pada hal menurut Ketua Komisi III DPR Herman Herry, Ketua DPR Puan Maharani telah mengizinkan dan menyetujui rapat tersebut pada masa reses hari Selasa besok. Rapat digelar pada masa reses menurut Herman Herry mengingat kasus Djoko Tjandra bersifat super urgent.
Terkait dengan hal tersebut, Ujang Komarudin bertanya alasan sesungguhnya dari Azis Syamsuddin tidak mengeluarkan izin untuk rapat Komisi III tersebut.
“Kalau hanya alasan sedang reses, mengapa banyak rapat-rapat anggota DPR di komisi lain juga jalan?” katanya bertanya.
Pengajar di Universitas Al Azhar Indonesia ini meminta Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin tidak sampai melakukan standar ganda. Artinya, memoblehkan yang satu rapat, tetapi tak membolehkan yang lain
.
“Kalau ada yang rapat, kenapa komisi III tak boleh.? Ikuti aturan, Ok, asal jangan gunakan standar ganda saja,” tambah dia.
Soalnya tambah Ujang, dia mendapat informasi, ada rapat-rapat yang dilakukan oleh anggota DPR lain. Ia melihat, kasus korupsi Djoko Tjandra yang melibatkan beberapa oknum perwira tinggi kepolisian, merupakan masalah kebangsaan yang sangat besar, dan karena itu harus segera dituntaskan.
Untuk itu lah Ujang meminta semua pihak termasuk politisi di Senayan tidak main-main mengusut kasusnya.
“Atau jangan sampai ada pihak tertentu sedang mengamankan kepentingan orang-orang atau kelompok tertentu,” imbuhnya. (Asim)
