BERITABUANA.CO, KUPANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang menerima bantuan 1.000 Alat Pelindung Diri (APD), berupa masker dari Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi NTT.
Bantuan diterima langsung Wakil Wali Kota Kupang, Hermanus Man di Kantor Wali Kota Kupang, Senin (15/6/2020).
Dalam sambutannya, Hermanus Man memberi apresiasi kepada pihak FPK NTT, atas atensi dan kepedulian terhadap Penanganan Covid-19 di Kota Kupang, yang telah menyerahkan 1.000 buah masker kepada Pemkot Kupang.
Pihaknya berjanji akan segera meneruskan bantuan tersebut kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Kupang, dan berharap sinergitas antara pihak FPK dan Pemkot Kupang akan terus terjalin, terlebih dalam hal Penanganan Covid-19 di wilayah Kota Kupang dimasa yang akan datang.
Hermanus Man mengatakan, saat ini Pemkot Kupang sedang mempersiapkan regulasi, dalam bentuk Peraturan Walikota tentang pedoman dalam penerapan tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 di Kota Kupang.
“Jadi ketika Kota Kupang nanti sudah siap untuk menerapkan New Normal, maka kita sudah memiliki juknis tersebut sebagai pedoman pelaksanaannya. Hal ini saya informasikan untuk diketahui oleh semua elemen termasuk pihak FPK NTT sebagai bagian dari masyarakat Kota Kupang,” ujar Hermanus Man.
Theodorus Widodo, selaku pihak FPK NTT dalam kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih kepada Wakil Walikota Kupang, selaku Pemerintah yang bersedia menerima langsung penyerahan bantuan tersebut. Dirinya berharap bantuan yang diserahkan tersebut dapat berguna terutama bagi para petugas di Gugus Tugas yang berada pada garis depan melawan Covid-19 di Kota Kupang.
Theodorus Widodo mengaku bahwa
sebelumnya, pihak FPK NTT telah menyerahkan bantuan yang sama pada pihak Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 NTT dan RSUD Prof. Dr. W. Z. Yohanes.
Theodorus Widodo menjelaskan, tujuan penyerahan ini guna mendukung tupoksi Gugus Tugas dalam penanganan Covid-19 dimana sangat membutuhkan dukungan mengingat perkembangan Covid-19 belum mereda hingga kini.
Selain itu, dirinya menyadari bahwa penanganan Covid-19 tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk itu membutuhkan keterlibatan semua pihak. (rls/iir)
