BERITABUANA.CO, JAKARTA – Polemik soal ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berujung pada dorongan pembentukan pansus di DPR terus bergulir. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai wajar jika masyarakat menuntut kejelasan.
Mardani mengatakan semua kemungkinan masih terbuka, namun fakta hukum dari Mahkamah Konstitusi sudah ada. Menurutnya, sebagai negara hukum, keinginan publik untuk mendapat kepastian sangat masuk akal, dan di sisi lain Gibran juga memiliki hak untuk memberikan penjelasan.
“Harapan publik agar fakta hukum ini ditindaklanjuti juga masuk akal,” kata Mardani kepada wartawan, Rabu (14/10/2026).
Isu ini mencuat setelah putusan MK yang menyinggung dokumen pendidikan terkait syarat pencalonan Gibran. Putusan itu kemudian memicu wacana di parlemen untuk membentuk panitia khusus sebagai langkah tindak lanjut.
Pandangan serupa juga disampaikan politikus Partai Demokrat Andi Arief. Ia menyebut justru Gibran yang paling membutuhkan ruang klarifikasi setelah putusan MK yang menyebut tidak menemukan bukti ijazah SMA atau sederajat.
Menurut Andi, pansus DPR bisa menjadi momentum tepat bagi Wapres untuk meluruskan persoalan. Ia berkaca pada Pansus Century di era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pada 2010. Saat itu, kata Andi, SBY tidak menghalangi pembentukan pansus, melainkan memanfaatkannya untuk menjawab semua tuduhan.
“Karena itu menurut saya yang butuh pansus atau butuh klarifikasi itu sebenarnya adalah Wapres Gibran sendiri. Jadi kalau menurut saya ini kesempatan kalau ada pansus, yang paling diuntungkan sebenarnya adalah Mas Gibran karena bisa klarifikasi di pansus tersebut,” ujar Andi, Selasa (13/10/2026). (Jal)
