BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wacana pembentukan pansus polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus memanas. Jika politikus Demokrat Andi Arief menilai pansus justru akan menguntungkan Gibran, politikus PDIP Guntur Romli justru mengamini. Baginya, pansus adalah panggung paling tepat untuk Gibran membersihkan namanya.
“Setuju, kalau tujuannya membersihkan nama, butuh pansus atau pengadilan,” tegas Guntur kepada wartawan, Rabu (14/10/2026).
Menurut Guntur, polemik ini sudah tidak bisa lagi selesai hanya dengan pamer dokumen ke publik. Ia menyebut persoalan sudah terlanjur masuk ke ranah hukum, setelah Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyinggung fakta soal latar pendidikan Gibran.
“Karena kalau sekarang sudah telat, sudah ada putusan MK yang salah satu dalam pertimbangannya ada fakta. Gibran tidak memiliki ijazah SMA/sederajat dan pencalonannya tidak memenuhi syarat,” ujarnya.
Karena itu, Guntur menantang balik para pendukung Gibran. Jika memang punya bukti kuat untuk membantah isu tersebut, jangan hanya berkoar di media sosial, bawa ke forum resmi.
“Kalau misalnya seperti klaim pendukungnya mau nunjukin berkas, sudah telat, tempatnya di pansus atau pengadilan,” kata dia.
Tak berhenti di situ, Guntur juga membongkar kejanggalan dokumen yang selama ini beredar. Ia menyebut adanya surat keterangan penyetaraan yang janggal karena mengklaim Gibran tamat SMK tanpa dasar ijazah atau sertifikat kelulusan yang jelas.
“Ini juga skandal suket penyetaraan yang tidak ada dasarnya dengan menyebut tamat SMK, padahal tidak ada bukti ijazah/sertifikat kelulusan. Yang ada hanya sertifikat hadir, dan daftar nilai yang ada nilai gagal (fail), bagaimana mungkin bisa disebut lulus?” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid memilih bersikap hati-hati. Ia mengaku PKB masih menampung dan mengkaji semua masukan, termasuk dari aliansi masyarakat sipil, terkait desakan pembentukan pansus tersebut.
Jazilul juga menghargai pandangan Andi Arief, namun menegaskan bagi PKB, pansus ijazah Gibran saat ini masih sebatas wacana yang bergulir di ruang publik.
“Kami masih dalam posisi menerima dan mengkaji berbagai pendapat dan masukan dari sejumlah kalangan, termasuk aliansi masyarakat sipil. Kami pun menghargai pendapat Pak Andi Arief, namun soal pansus masih sebatas wacana saja. Ya silakan berwacana,” ujar Jazilul. (Jal)
