BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), DR. Emrus Sihombing mengatakan, penyaluran bantun sosial (Bansos), merupakan bagian strategis yang tak terpisahkan dari penanganan dampak virus corona atau Covid-19. Karena itu, menurut Emrus, bansos menjadi salah satu perbincangan publik yang hangat, disatu sisi ada dialektika antara pemerintah di semua tingkatkan sebagai penyalur dengan sebagian anggota masyarakat sebagai penerima.
“Dialektika ini sangat bagus sehingga penyaluran Bansos menjadi terkelola dengan baik, mendorong percepatan dan ketepatan sasaran penerima. Namun di sisi lain, tak terhindarkan ada beberapa aktor sosial, termasuk di dalamnya seorang bupati, “memuntahkan” isu tak sedap yang sulit diterima akal sehat dan aspek etika, terkait penyaluran Bansos,” ujar Emrus dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi beritabuana.co, Rabu (6/5/2020).
Dia menjelaskan upaya pemerintah pusat, khusunya Presiden Joko Widodo, pasti berkeinginan kuat agar penyaluran Bansos ini lebih cepat dan tepat sasaran, lebih baik. Untuk mengakselarsi hal tersebut, pengelolaan dana Bansos sebesar Rp110 triliun dari pemerintah pusat perlu diangkat atau ditugaskan manejer sebagai “pintu komunikasi,” atau juru bicara yang berfungsi melakukan dialektika komunikasi dengan berbagai pihak, utamanya dengan anggota masyarakat yang berhak menerima bentuk Bansos tertentu, sehingga tidak terjadi simpangsiur pesan di tengah masyarakat.
“Pesan yang sifatnya mengacaukan, menurut saya, diproduksi sengaja oleh aktor sosial tertentu bertujuan memanipulasi persepsi publik seolah pengelolaan Bansos tidak berjalan dengan baik, seakan kacau balau, atau pesan bentuk lainnya yang tidak produktif. Kemudian, pesan semacam ini bisa saja dikapitalisasi oleh pihak tertentu karena berada di posisi berseberangan dengan pelaksanaan Bansos atau karena ketidaklengkapan informasi yang sampai pada dirinya,” ungkapnya.
Kata Komunikolog Indonesia itu, jika
melalui juru bicara, semua pesan baik dalam bentuk fakta, data, informasi dan atau infografis, bukti, serta argumentasi tarkait dengan pengelolaan Bansos dapat terkelola dengan baik melalui prinsip-prinsip manajemen komunikasi professional dan terukur.
“Karena itu, juru bicara ini sekaligus berfungsi mengkoordinir informasi dan komunikasi dari kementerian dan lembaga pemerintah yang terkait penanganan dan penyaluran Bansos. Dengan demikian, para pihak yang ingin berupaya mengacaukan wacana di ruang publik akan teratasi dengan baik,” sebut dia.
Lalu, pertanyaan, siapa paling pas menjadi juru bicara Bansos ini? Emrus menyarankan, juru bicara Bansos ini menjadi tugas pokok juru bicara presiden atau kepala biro komunikasi dan informasi dari Kemenko PMK atau kepala biro komunikasi dan informasi dari Kemensos yang diangkat oleh Presiden supaya punya power mengkoordinasikannya.
“Atau, siapapun menjadi juru bicara bansos ini, dari aspek ilmu dan professional komunikasi, sebaiknya sosok tersebut memahami betul dan mampu mengimplementasikan konsep dasar komunikasi, teori komunikasi, memiliki reputasi komunikasi di ruang publik sehingga sangat piawai dalam setiap wacana publik tentang penanganan dan penyaluran Bansos,” ujar dia.
Emrus sendiri mengaku, apabila ditunjuk menjadi juru bicara itu siap menggabdikan dirinnya. Namun, terpenting siapa pun orang yang ditunjuk apakah dari internal pemerintah dalam hal ini dari kementerian terkait sang juru bicara tersebut harus mampu melakukan strategi komunikasi sehingga semua kementerian dan lembaga pemerintah sebagai pengelola Bansos harus menjadi leading sector di bidang isu, membangun relawan komunikasi, dan menciptakan imunisasi komunikasi di ruang publik terkait dengan pelaksanaan Bansos di negeri ini.
“Dengan demikian, ketika ada pesan komunikasi yang tidak produktif masuk ke ruang publik, masyarakat bisa meragukan dan lebih baik lagi tidak percaya lagi dan serta merta menolaknya,” ungkapnya.
Jadi, lanjut dia, sudah tidak saatnya, pengelolaan komunikasi dan informasi pemerintah, tak terkecuali penangan Bansos, hanya berfokus membantah dan membantah “serangan” dari para aktor sosial ingin menyesatkan ruang publik.
“Ini, menurut saya, acapkali terjadi selama ini. Tidak boleh lagi penanganan komunikasi dan informasi pemerintah seperti “pemadam” kebakaran,” ujar dia.
Untuk itu, kata Emrus juru bicara pemerintah dan kepala biro komunikasi kementerian dan lembaga pemerintah harus menjadi “kepala” tidak beleh jadi “ekor” komunikasi dan informasi di tengah masyarakat. Sebab, sumber daya komunikasi yang tersedia di semua kementerian dan lembaga pemerintah sangat luar biasa untuk menjadi “kepala” komunikasi di ruang publik.
“Tinggal kemauan juru bicara presiden mengalola dan memanfaatkan semua sumberdaya tersebut. Jika tidak, menurut saya, presiden bisa kelelahan sendiri menghadapi berbagai wacana miring yang tidak produktif karena pembantunya, juru bicara, belum maksimal bekerja mengelola sumberdaya tersedia,” terang Direktur Eksekutif EmrusCorner itu.
Dia menambahkan, penanganan komunikasi dan informasi yang baik, professional serta handal tentang Bansos, maka isu-isu miring berpotensi mengacaukan opini publik dipastikan akan tertangani dengan baik karena pemerintah pusat sudah menjadi leading sector di bidang isu dan sudah tercipta imunisasi komunikasi di peta kognisi khalayak publik. (Kds)
