BERITABUANA.CO, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap telah melakukan penyalahgunaan yang serius karena tidak melibatkan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam penyaluran bantuan sosial atau bansos ke masyarakat.
Menurut Sekretaris Jenderal DPP PDI P Hasto Kristiyanto, Mensos tidak diajak , termasuk dalam kebijakan beras untuk rakyat miskin (raskin), sehingga beras untuk rakyat miskin yang dari Bulog ini kemudian bisa muncul gambar pasangan calon (paslon) 02 Prabowo – Gibran.
Kepada wartawan di Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar – Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024), Hasto menyatakan dugaannya, Mensos Tri Rismaharini tidak diajak karena statusnya sebagai menteri dari PDIP, yang merupakan parpol pengusung paslon nomor urut 3, Ganjar – Mahfud MD.
Sementara, sudah tidak rahasia lagi di masyarakat, bahwa Presiden Jokowi disebut mendukung putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka yang menjadi cawapres dari capres Prabowo Subianto, paslon nomor urut 2 dalam pilpres 2024.
“Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius , justru ini mencederai rakyat. Ini sudah tidak sesuai dengan tata kelola pemerintahan negara yang baik,” tegas Sekretaris TPN Ganjar – Mahfud ini.
Sementara menurut dia, Tri Rismaharini juga memiliki integritas yang tinggi sebagai seorang menteri.
“Beliau tidak mau data-data Kemensos ini dipakai untuk kepentingan politik partisan, apalagi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga,” ujar Hasto .
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP yang juga Ketua Badan Anggaran ( Banggar) DPR RI, Said Abdullah menyampaikan kekhawatirannya, bahwa pembagian bansos menjelang pemilu 2024 dijadikan sebagai alat kepentingan politik pihak tertentu.
“Saya kuatir dengan kebijakan bansos yang lebih kental aspek politiknya ketimbang aspek teknokrasi nya, program bansos menjadi tidak tepat sasaran,”kata Said Abdullah. (Asim)
