BERITABUANA.CO, JAKARTA – Sejumlah tahanan dan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Sorong mengamuk dan sengaja membakar bagian ruangan di dalam Lapas, Rabu (22/4/2020) sore. Aksi tersebut diduga dipicu tidak puasnya soal pembebasan napi lewat program asimilasi.
Menanggapi peristiwa tersebut, Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Alhabsyi melalui siaran persnya, Kamis (23/4/2020) menyayangkan kejadian di Lapas Klas II B Sorong, Papua Barat itu.
“Seharusnya hal seperti ini tidak boleh terjadi. Untuk itu, perlu dilakukan penyidikan atas apa yang terjadi di sana,” katanya.
Adanya pembakaran fasilitas umum dalam lapas, menurut Habib Aboebakar sapaan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) itu, tentunya harus dipertanggung jawabkan. Apalagi sampai saat ini, berita yang beredar kerusuhan tersebut disebabkan kecemburuan karena adanya program asimilasi dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
“Tentunya ini harus ada pendalaman, apakah memang ada something wrong dari program tersebut yang menyebabkan adanya reaksi dari penghuni lapas. Memang kita menderangar beredar informasi adanya tarif tertentu untuk mendapatkan proses asimilasi. Apakah hal seperti ini yang juga menjadi latar belakang kejadian tersebut, kita perlu cek,” ujar politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu lagi.
Tentunya, menurut Ketua DPP PKS KOrda Kalimantan itu, Dirjen Pemasyarakatan perlu turun tangan untuk melakukan audit, agar situasi serupa tidak terjadi di tempat lain.
“Sebenarnya fraksi PKS sudah mengusulkan adanya Komisi Pengawas Pemasyarakatan, yang fungsinya menjamin pemenuhan hak hak warga binaan sehingga dapat mencegah kejadian seperti ini. Kemudian jika ada persoalan seperti ini, komisi independen tersebut yang akan melakukan audit atau pemeriksaan ke dalam lapas,” demikian Habib Aboebakar. (Kds)
