BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengambil langkah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan dan pencegahan penyebaran virus corona atau Covid-19 di Indonesia. APalagi nyatanya, kebijakan PSBB ini tidak dikaitkan dengan Darurat Sipil yang sempat menimbulkan kontroversi di masyarakat.
“Dengan telah dikeluarkannya PP Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar tanpa di dikaitkan dengan Darurat Sipil, saya melihat keputusan Presiden Jokowi sudah sangat tepat,” kata TB Hasanuddin melalui keterangan tertulisnya, Jumat (3/4/2020).
Hasanuddin menambahkan, merujuk Undang-Undang (UU) No. 6/2020 tentang Kekarantinaan Kesehatan pasal 10 dan pasal 60 serta sesuai dengan pasal 96 ayat 2, maka Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan UU ini kepada DPR paling lambat 3 tahun sejak UU ini berlaku.
“Saran saya, kini saatnya Menteri Kesehatan segera membuat petunjuk pelaksana (Juklak) dan petunjuk teksnis (Juknis) dari kedua PP tersebut untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaannya di lapangan/di daerah,” kata dia.
Politisi PDI Perjuangan itu juga mengungkapkan, sesuai dengan Pasal 49 ayat 2: “Pembatasan Sosial Berskala Besar harus berdasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya dan keamanan”.
Karena itu, Hasanuddin menegaskan, juklak/juknis ini sangat diperlukan sebagai pedoman serta alat koordinasi dan model operasional para pemegang otoritas di lapangan dalam rangka mempercepat penanggulangan wabah virus corona di seluruh wilayah NKRI .
“Insha Allah dengan kerja sama yang baik, kita akan segera bebas dari wabah ini,” tutup Anggota Komisi I DPR RI itu. (Asim)
