BERITABUANA.CO, JAKARTA – Extra ecclesiam nulla Pancasila. Tak ada kebenaran dalam ber-Indonesia kecuali dengan berpancasila. Jika Pancasila tidak dijadikan sumber ber-Indonesia, kita akan jauh dari cita-cita bernegara.
“Kita ini disorientasi, tidak sadar ancaman apa yang dihadapi. Dalam benak kita, ancaman itu fisik seperti masa lampau, ancaman di masa lampau. Padahal saat ini ancaman menyerang aspek ekonomi nasional.”
Hal ini diungkapkan Pembina Yayasan Suluh Nuswantara Bakti (YSNB), Ketua Aliansi Kebangsaan, dan Forum Komunikasi Purnawirawan dan Putra-Putri TNI-Polri (FKPPI) Pontjo Sutowo dalam temu media di Senayan (4/3/2020).
Pontjo mengingatkan kembali pentingnya kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi sangat strategis menjelang ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan ke-75.
Hadir dalam acara tersebut, Ketua SC DPS Tanas Nurrachman Oerip, Ketua YSNB sekaligus Ketua Penyelenggara Diskusi Panel Serial (DPS Tanas) Wisnubroto, dan Moderator Tetap DPS Tanas Prof.Dr.Laode Masihu Kamaluddin.
Menurut Pontjo, masa lalu, saat ini, dan yang akan datang pada hakekatnya merupakan proses perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang sifatnya berkesinambungan, meskipun tidak selamanya berjalan linier. Sebaliknya, penuh dengan dinamika fluktuatif, akibat pertarungan kepentingan subjektif berbagai bangsa atau negara lain terhadap Indonesia maupun segala pergolakan internal Indonesia, beserta implikasinya, sebagai “residual problems” bangsa.
“Hadirnya kembali Pancasila menjadi sangat penting demi kemerdekaan, keindonesiaan, kemakmuran, keadilan dan kemartabatan (5K) terealisasi di kehidupan kita. Tentu juga agar ketahanan, kedaulatan dan kemandirian berbangsa dan bernegara terasa kuat dan jaya,” katanya.
Ia menegaskan, sebuah bangsa akan maju, jika menguasai teknologi. Karena menurutnya teknologi menjadi kunci peradaban dan perubahan jaman. “Kunci kemajuan bangsa sangat ditentukan oleh teknologi. Kuasai teknologi maka akan kuasai dunia,” katanya.
Ia mengaku, ancaman ketahanan nasional yang dihadapi Indonesia saat ini berbeda jauh dengan bentuk ancaman pada 75 tahun yang lalu. Namun, bentuk pertahanan nasional yang dibangun sebagian besar masih terjebak dengan bentuk konflik militer. “Bentuk tantangan yang dihadapi kita sekarang berbeda jauh, mulai dari artificial intelligent, big data dan connetictivitas,” jelas Pontjo.
Untuk itu pihaknya meminta adanya kerjasama semua pihak, dengan menanggalkan ego dan kepentingan kelompok untuk duduk bersama dalam merumuskan gagasan yang bagus unruk menghadapi “ancaman” dari negara negara lain. “Harus dipikirkan bersama untuk rumuskan ancaman, antisipasi dan langkah hadapi negara negara lain. Jangan sampai kita berselisih sendiri, padahal musuh selalu mengintai kelemahan kita” tambahnya.
Sementara itu, Prof. Dr. Laode Masihu Kamaludin, politikus yang pernah menjabat sebagai anggota MPR mengatakan, sistem ketahanan nasional akan menjadi penentu seberapa lama Indonesia bisa bertahan. Kerajaan Majapahit bisa bertahan hingga 200 tahun, begitu juga dengan Kerajaan Sriwijaya.
Menurut Laode, ada tiga unsur yang menjadi penentu apakah sebuah negara akan runtuh atau tetap bertahan, yakni tata kelola negara yang salah, serangan atau ancaman dari luar dan masalah ketidakadilan. Kesadaran bangsa Indonesia terhadap ancaman terhadap kedaulatan negara dinilai masih minim. Hal ini menyebabkan upaya untuk mempertahankan kedaulatan juga tidak maksimal.
“Pada abad pertengahan, masalah pemungutan pajak berlebihan telah menjadi pemicu runtuhnyabanyak negara di dunia,” kata Laode yang bertindak sebagai moderator tetap DPS Tanas.
Menurutnya, untuk menjadi negara yang besar, peran teknologi tidak bisa diabaikan. Negara-negara besar di dunia menempatkan inovasi sebagai basis dari pengembangan industri. “Tetapi Indonesia masih lebih kepada menjadi pembeli atau pengguna teknologi. Indikasinya, inovasi tidak banyak muncul pada industri kita,” katanya.
Buku Menggalang Ketahanan Nasional
Buku berjudul Menggalang Ketahanan Nasional dengan Paradigma Pancasila karya dari Yayasan Suluh Nuswantara Bakti (YNSB) bekerjasama dengan Aliansi Kebangsaan dan Forum Komunikasi Purnawirawan dan Putra-Putri TNI-Polri (FKPPI) akan diluncurkan pada Sabtu (7/3/2020).
Buku rangkuman dari diskusi panel serial (DPS) sebanyak 40 kali pertemuan yang digelar sejak April 2017 hingga Desember 2018 dengan tema besar Menggalang Ketahanan Nasional untuk Menjamin Kelangsungan Hidup Bangsa, dikemas dalam 270 halaman.
“Materi 80 narasumber dirangkum dalam buku ini dengan narasumber yang berlatarbelakang dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan, dan pengalaman empirik, serta menampung pula buah pikiran aspiratif para pesertanya,” kata Pontjo.
Laode berharap, buku menjadi acuan untuk kembali kepada cita-cita besar bangsa Indonesia. Cita-cita besar yang termaktub dalam lima butir sila Pancasila tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan sebaik-baiknya.
Buku yang diterbitkan oleh Kompas tersebut diharapkan menjadi sumber referensi bagi pemerintah, akademisi dan berbagai pihak yang membutuhkan informasi lengkap terkait ketahanan nasional Indonesia, sekaligus menjadi rujukan kebijakan pemerintah. (efp)
