BERITABUANA.CO, JAKARTA – Kunjungan kerja Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati bersama delegasi Komisi XI DPR RI ke Amerika Serikat dinilai memberikan
Komisi VII DPR RI Minta Penjelasan Pemerintah Terkait Kuota Rp300 Triliun
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menegaskan bahwa hambatan utama penyerapan ini adalah masih banyaknya pelaku UMKM
Kerugian Bisnis Akibat Gangguan Operasional Smelter, Bukan Ditanggung Negara
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Risiko kerugian bisnis akibat gangguan operasional maupun kendala finansial pada fasilitas smelter sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan pemilik, bukan
Banyak Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Revisi UU Pemilu Dipercepat
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Komisi II DPR RI mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen kepala daerah menyusul masih tingginya jumlah gubernur, bupati, dan
DPR Kawal Ojol Naik Kelas Jadi UMKM, Dorong Akses KUR dan Kepastian Hukum
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Di tengah semakin besarnya peran ekonomi digital dalam menopang aktivitas masyarakat, perhatian terhadap kesejahteraan jutaan pengemudi ojek online (ojol)
Sari Yuliati: Buku Anotasi KUHAP Kunci Kesamaan Pemahaman Penegak Hukum
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Keberhasilan implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinilai tidak hanya bergantung pada substansi regulasi, tetapi juga pada kesamaan
Bamsoet Dorong Pemerintah Perkuat Implementasi Perlindungan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan dosen Pascasarjana Universitas Borobudur, Universitas Pertahanan dan
Kekhawatiran Koperasi Merah Putih Bunuh Warung Bila Salah Fungsi
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pernyataan Koperasi Merah Putih berpotensi bunuh warung bila salah fungsi merujuk pada kekhawatiran terkait tata kelola dan dampak ekonomi
Habib Aboe: Buku Anotasi KUHAP 2025 Jadi Pedoman Implementasi Hukum yang Berkeadilan
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2025 dinilai memerlukan pedoman yang komprehensif agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran di
DPR Percepat Pembahasan RUU Ketenagakerjaan, Target Disahkan Sebelum Akhir 2026
BERITABUANA.CO, JAKARTA – DPR RI mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan untuk memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi (MK). Komisi IX
No More Posts Available.
No more pages to load.