BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pergantian Menteri Keuangan membawa harapan baru bagi penguatan pengelolaan fiskal, terutama di tengah kebutuhan menjaga stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan penerimaan negara. Komisi XI DPR RI mengapresiasi penunjukan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa, sekaligus mendorong pembenahan sistem perpajakan dan kepabeanan.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Wihadi Wijanto, menyampaikan selamat kepada Suahasil yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Ia juga mengapresiasi pengabdian Purbaya selama memimpin Kementerian Keuangan.
“Selamat untuk Pak Suahasil yang melanjutkan tugas sebagai Menteri Keuangan. Terima kasih juga untuk Pak Purbaya atas dedikasinya selama ini,” kata Wihadi dalam keterangan tertulis, Rabu (16/9/2026).
Menurut Wihadi, Suahasil memiliki pengalaman panjang di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengalamannya di Badan Kebijakan Fiskal (BKF) hingga posisi Wakil Menteri Keuangan dinilai menjadi bekal untuk menghadapi tantangan ekonomi dan fiskal nasional.
“Pak Suahasil adalah seorang ekonom yang saya yakini mampu menjawab tantangan ekonomi saat ini,” ujarnya.
Wihadi berharap kepemimpinan Suahasil dapat menjaga stabilitas sistem keuangan nasional sekaligus memperkuat kepercayaan pasar. Menurut dia, sentimen pasar yang positif merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
Namun, ia menilai penguatan penerimaan negara menjadi salah satu pekerjaan besar yang perlu segera ditangani Menteri Keuangan baru. Perbaikan tersebut terutama menyasar Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memiliki peran penting dalam menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Pajak dan bea cukai itu kunci APBN kita, karena itu sumber penerimaannya. Ini yang harus dikunci dan diperkuat sistemnya,” tegasnya.
Wihadi berharap Suahasil segera melakukan pembenahan internal dan memperkuat sistem penerimaan negara. Langkah tersebut, menurut dia, diperlukan untuk membangun pengelolaan penerimaan yang lebih akuntabel sekaligus memperkokoh fondasi pembiayaan negara. (Asim)
