BERITABUANA.CO, SORONG – Wakil Ketua Pansus Papua DPD RI, Dr. Filep Wamafma, angkat suara menanggapi arahan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan dalam Rakor Penguatan Stabilitas Pertahanan dan Keamanan Negara di Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (28/10/2026).
Filep menilai penegasan pemerintah soal keselamatan warga sebagai prioritas utama sudah tepat, dan sepakat keamanan serta pembangunan memang harus jalan bersamaan. Namun ia mengingatkan, jangan sampai keamanan di Papua hanya dilihat dari sisi penindakan kelompok bersenjata saja.
Menurut senator asal Papua Barat itu, keamanan yang utuh harus mencakup perlindungan warga sipil, penegakan hukum yang adil, penuntasan dugaan pelanggaran HAM, dan yang paling mendesak adalah pemulihan hidup warga yang terpaksa mengungsi karena konflik.
“Keamanan negara dan keselamatan rakyat itu tidak bisa dipisah. Negara jangan hanya hadir dengan aparat keamanan, tapi juga harus hadir dengan keadilan, perlindungan HAM, sekolah, layanan kesehatan, dan pemulihan kehidupan warga,” tegas Filep, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (31/10/2026) malam.
Ia mengungkap, dari audiensi Pansus Papua DPD RI dengan Komnas HAM pada 3 September 2026, tercatat ada 42 peristiwa kekerasan dengan 59 orang meninggal dunia dan 50 orang luka-luka.
Di luar itu, persoalan paling besar adalah gelombang pengungsi internal di Tanah Papua yang diperkirakan mencapai 100 ribu orang dan masih butuh pendataan ulang yang akurat.
Filep menilai angka tersebut menjadi bukti bahwa konflik Papua punya dampak kemanusiaan yang sangat luas. Sementara di sisi lain, dalam paparan Menko Polkam di Sorong, data dari Polda Papua Barat Daya mencatat ada 32 kejadian terkait kelompok kriminal bersenjata sejak 2018 hingga 2026 dengan 20 korban jiwa, yang terdiri dari 8 anggota TNI, 2 anggota Polri, dan 10 warga sipil.
Filep menegaskan dua data tersebut tidak bisa langsung dibandingkan karena cakupan wilayah, periode waktu, sumber, hingga klasifikasi kejadiannya berbeda. Karena itu ia mendorong pemerintah, aparat keamanan, Komnas HAM, dan semua lembaga terkait untuk menyatukan data agar kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan fakta di lapangan.
Data keamanan, kata dia, harus dibaca lengkap. Tidak hanya soal kontak senjata, tapi berapa warga yang meninggal, luka, kehilangan rumah, mengungsi, dan berapa banyak anak yang putus sekolah.
Pansus sendiri dalam kerja lapangannya, termasuk di Sorong pada 14 September 2026, menemukan perkiraan 22.000 hingga 22.661 pengungsi dalam wilayah dan periode pemantauan tertentu yang masih harus diverifikasi.
Filep meminta indikator keberhasilan kebijakan keamanan diubah. Jangan hanya karena wilayah sudah dinyatakan aman di atas kertas, padahal warganya belum berani pulang kampung, anak-anak belum kembali sekolah, dan keluarga korban belum mendapat kepastian hukum. Jika itu masih terjadi, artinya pemulihan belum tuntas.
Menurutnya, penanganan keamanan harus berjalan seiring dengan pelaksanaan UU Otonomi Khusus Papua, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, pemerataan pembangunan, dan penguatan layanan publik.
Pendekatan keamanan tetap dibutuhkan untuk melindungi warga dari kekerasan, tapi harus dilakukan secara profesional, proporsional, akuntabel, dan tetap menghormati hukum dan HAM. Setiap dugaan kekerasan terhadap warga sipil, siapapun pelakunya, harus diproses hukum secara transparan.
“Papua bukan tanah kosong. Di tanah Papua ada masyarakat adat, ada sejarah, ada hak konstitusional, dan ada masa depan generasi yang wajib dilindungi. Pembangunan dan investasi tidak boleh menginjak hak-hak itu,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Filep mendesak pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, Komnas HAM, dan lembaga terkait segera menggelar evaluasi terpadu soal situasi keamanan dan kemanusiaan di Tanah Papua.
Evaluasi itu harus mencakup pemutakhiran data korban konflik, penanganan pengungsi, akses pendidikan dan kesehatan, penyelesaian kasus hukum, serta pelibatan masyarakat adat dalam dialog pemulihan.
Ia juga meminta hasil rakor Menko Polkam di Sorong tidak berhenti sebagai arahan saja, tapi harus diterjemahkan menjadi rencana aksi yang jelas, ada penanggung jawabnya, ada jadwalnya, ada indikator keberhasilannya, dan ada mekanisme pengawasannya.
Karena menurutnya, keberhasilan keamanan bukan diukur dari berkurangnya baku tembak, melainkan dari berkurangnya korban sipil, kembalinya kehidupan pengungsi, tegaknya hukum, dan tumbuhnya kembali kepercayaan rakyat kepada negara. (Kds)







