BERITABUANA.CO, JAKARTA – Putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah, memicu reaksi keras dari Anggota Komisi II DPR RI. Putusan yang keluar hanya 3,5 minggu setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) itu dinilai mengejutkan dan membawa polemik ijazah ini ke babak akhir di ranah hukum.
Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengaku kaget dengan putusan tersebut. “Jujur saja, Putusan MA ini adalah sesuatu yang mengejutkan buat saya. Tidak sampai 3,5 minggu, setelah adanya Putusan MK, yang ternyata masih ada pro kontra, khususnya soal keberadaan ijazah, tiba-tiba muncul Putusan MA yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah tidak sah,” ujar Doli, Sabtu (31/10/2026).
Doli menegaskan sebagai warga negara yang baik, semua pihak harus menghormati putusan hukum, suka tidak suka. Namun menurutnya, dua putusan dari dua lembaga tertinggi hukum ini bukan hanya berkonsekuensi hukum, tapi juga berimplikasi politik.
“Artinya, polemik yang terjadi belakangan ini, menurut saya, pada ranah hukum sudah benar-benar hampir final. Selanjutnya memang sepenuhnya sudah masuk pada ranah politik,” katanya.
Ia menambahkan Komisi II masih menunggu salinan lengkap Putusan MA untuk dipelajari lebih mendalam karena persoalan ini bukan politik biasa, melainkan politik negara yang harus disikapi dengan sangat cermat dan hati-hati.
Nada lebih keras disampaikan Anggota Komisi II DPR RI lainnya, Deddy Sitorus. Menurut Deddy, Putusan MA menjadi satu kesatuan pandangan hukum dengan Putusan MK, sehingga secara hukum tidak ada lagi ruang perdebatan terkait tidak terpenuhinya syarat administratif pencalonan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden.
“Konsekuensinya secara moral dan etis, Gibran harus mundur dari posisi saat ini. Bertahan di posisinya setelah Putusan MK dan MA hanya akan menjadikan dia bahan tertawaan publik,” tegas Deddy.
Deddy pun mengusulkan agar Gibran secara ksatria dan terhormat mengundurkan diri, meminta maaf kepada Presiden Prabowo karena dianggap menjadi noda bagi pemerintahan saat ini, serta meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena telah menjadi cacat sejarah.
Apabila Gibran tidak mau mundur secara terhormat, Deddy menyebut DPR RI sudah sepantasnya menindaklanjuti Putusan MK dan MA tersebut melalui proses yang diatur konstitusi. Bahkan, ia mendorong untuk menelisik dugaan pidana dalam proses penerbitan surat keterangan penyetaraan ijazah dan dugaan penyelundupan pasal dalam PKPU agar terang benderang dan tidak terulang di masa depan. (*/Zul)








