BERITABUANA.CO, JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp66,1 triliun untuk Tahun Anggaran 2027 guna mendukung berbagai program strategis, mulai dari modernisasi sarana operasional berbasis kendaraan listrik, pembangunan infrastruktur kepolisian di wilayah perbatasan, hingga persiapan pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.
Usulan tersebut disampaikan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jenderal Pol Dedi Prasetyo dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Dedi menjelaskan, berdasarkan surat bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas tertanggal 27 Mei 2026, Polri memperoleh pagu indikatif sebesar Rp118 triliun untuk Tahun Anggaran 2027. Namun, angka tersebut masih berada di bawah kebutuhan ideal institusi yang diproyeksikan mencapai sekitar Rp178 triliun.
“Apabila dibandingkan dengan pagu indikatif Tahun Anggaran 2027, masih terdapat kekurangan sebesar Rp66,1 triliun,” kata Dedi dalam rapat tersebut.
Menurutnya, tambahan anggaran diperlukan untuk menjaga kualitas pelayanan publik sekaligus meningkatkan kesiapan Polri menghadapi berbagai agenda strategis nasional dalam beberapa tahun mendatang.
Salah satu program yang menjadi prioritas adalah pengadaan kendaraan listrik untuk mendukung operasional kepolisian dan pelayanan masyarakat, termasuk pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah mendorong transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan di sektor transportasi.
Selain itu, Polri juga berencana memperkuat kapasitas pengamanan nasional melalui pengadaan alat material khusus (almatsus) yang akan digunakan dalam mendukung pengamanan Pemilu 2029. Persiapan tersebut dinilai penting mengingat pemilu merupakan agenda nasional yang membutuhkan dukungan personel dan peralatan dalam skala besar.
Tambahan anggaran juga akan diarahkan untuk pembangunan markas kepolisian di kawasan perbatasan negara guna memperkuat kehadiran aparat keamanan di wilayah strategis. Di sisi lain, Polri turut mengusulkan pembangunan rumah dinas bagi anggota sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan personel.
Dalam pemaparannya, Dedi merinci kebutuhan tambahan anggaran tersebut terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp4,5 triliun, belanja barang Rp20,9 triliun, dan belanja modal Rp40,6 triliun.
“Polri mengajukan kekurangan anggaran kepada Kementerian Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas dengan perincian tambahan anggaran berupa belanja pegawai sebesar Rp4,5 triliun, belanja barang sebesar Rp20,9 triliun, dan belanja modal sebesar Rp40,6 triliun,” ujarnya.
Apabila usulan tersebut disetujui pemerintah dan DPR, total anggaran Polri pada 2027 akan mendekati kebutuhan ideal yang telah direncanakan.
Tambahan dana itu diharapkan mampu memperkuat kapasitas organisasi, meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, serta memastikan kesiapan pengamanan berbagai agenda nasional, termasuk Pemilu 2029 yang menjadi salah satu fokus utama institusi tersebut. (Asim)
