BERITABUANA.CO, JAKARTA – Komisi VI DPR RI berpendapat bahwa penyesuaian harga Pertamax sebagai bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat.
Sementara, pemerintah tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi untuk menjaga daya beli masyarakat.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (15/6/2026).
Menurut Andre, publik perlu memahami bahwa pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi yang digunakan mayoritas masyarakat.
“Pemerintah hingga saat ini tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi sebagai bentuk komitmen untuk melindungi daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global,” kata Andre.
Berdasarkan laporan Investortrust, sambung dia, sekitar 20 hingga 23 persen konsumsi bensin kendaraan di Indonesia saat ini berasal dari BBM nonsubsidi. Sementara itu, kata Andre, sekitar 77 hingga 80 persen masih menggunakan BBM bersubsidi, terutama Pertalite.
Karena itu, anggapan bahwa pemerintah menaikkan seluruh jenis BBM tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Andre menegaskan, pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi, melainkan hanya melakukan penyesuaian pada BBM nonsubsidi.
“Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tetap bersama rakyat dan menjaga kebutuhan masyarakat luas,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Andre juga mengatakan, harga BBM nonsubsidi pada dasarnya sangat dipengaruhi pergerakan harga minyak dunia dan perkembangan geopolitik internasional.
Dalam kondisi itu, menurut dia, pemerintah tidak mungkin terus-menerus menahan harga BBM nonsubsidi karena dapat membebani keuangan negara.
Kendati demikian, penyesuaian harga Pertamax dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.
Ia menyakini, pemerintah terus berupaya mencari titik keseimbangan antara keberlanjutan fiskal dan kebutuhan konsumen pengguna BBM nonsubsidi.
“Harga BBM nonsubsidi tidak bisa terus ditahan karena mengikuti perkembangan harga minyak dunia, namun pemerintah tetap memperhatikan kepentingan rakyat dalam menentukan harga yang berlaku,” tutur legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini.
Ia pun mengajak masyarakat melihat persoalan harga BBM secara lebih utuh dengan mempertimbangkan kondisi global dan kebijakan perlindungan yang tetap diberikan pemerintah melalui BBM bersubsidi.
Sehingga, kebijakan mempertahankan harga BBM bersubsidi menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Yang terpenting, pemerintah tetap menjaga agar harga BBM bersubsidi tidak naik dan memastikan masyarakat tetap mendapatkan perlindungan,” sebut Andre
“Penyesuaian harga BBM nonsubsidi dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional,” pungkasnya. (Jal)
