BERITABUANA.CO, JAKARTA – Di tengah upaya pemerintah memperkuat konektivitas nasional melalui pembangunan infrastruktur transportasi, berbagai persoalan mendasar masih membayangi sektor transportasi Indonesia. Mulai dari terganggunya layanan kapal perintis dan kapal Pelni di wilayah kepulauan, mahalnya harga tiket pesawat, rendahnya ketepatan waktu penerbangan, hingga tingginya angka kecelakaan lalu lintas dinilai menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera dibenahi.
Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty, menilai tantangan transportasi nasional saat ini tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik semata, tetapi juga menyangkut kualitas pelayanan publik, pemerataan konektivitas antarwilayah, serta jaminan keselamatan bagi masyarakat.
“Transportasi merupakan urat nadi konektivitas nasional. Ketika layanan transportasi terganggu, maka yang terdampak bukan hanya mobilitas masyarakat, tetapi juga distribusi logistik, aktivitas ekonomi, dan akses pelayanan dasar, terutama bagi masyarakat di wilayah 3T,” kata Saadiah dalam keterangan tertulis, Kamis (4/6/2026).
Saadiah secara khusus menyoroti pelaksanaan program Public Service Obligation (PSO) angkutan laut yang masih menuai berbagai keluhan di sejumlah daerah. Di Maluku Barat Daya, masyarakat memprotes perubahan trayek dan penghapusan beberapa pelabuhan dari lintasan kapal perintis yang selama ini menjadi akses utama transportasi warga.
Selain itu, masyarakat di rute Ambon–Teor dan Seram Bagian Timur sempat mengalami kekosongan layanan akibat tidak tersedianya kapal pengganti. Persoalan serupa juga terjadi di sejumlah wilayah Papua, Papua Barat, serta kawasan perbatasan Kalimantan Utara yang dinilai belum mendapatkan layanan transportasi laut secara optimal.
Menurut Saadiah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama program PSO untuk menjamin pemerataan pembangunan dan konektivitas nasional masih belum sepenuhnya tercapai.
“Wilayah kepulauan dan daerah terluar sangat bergantung pada transportasi laut. Karena itu negara harus memastikan tidak ada daerah yang terisolasi akibat perubahan trayek, keterbatasan armada, atau ketidakpastian jadwal pelayaran,” ujarnya.
Harga Tiket Pesawat Dinilai Kian Membebani Masyarakat
Di sektor penerbangan, Saadiah juga menyoroti kebijakan fuel surcharge yang berpotensi mendorong kenaikan harga tiket pesawat. Menurut dia, kenaikan harga avtur, fluktuasi nilai tukar dolar AS, dan keterbatasan armada pesawat semakin menambah beban masyarakat yang bergantung pada moda transportasi udara, khususnya di kawasan Indonesia timur.
Ia menegaskan bahwa bagi masyarakat di wilayah kepulauan, transportasi udara bukan sekadar pilihan perjalanan, melainkan kebutuhan dasar untuk mengakses layanan pendidikan, kesehatan, hingga aktivitas ekonomi.
“Ketika harga tiket semakin mahal, maka dampaknya tidak hanya dirasakan penumpang, tetapi juga memengaruhi harga barang, pariwisata, dan pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.
Tak hanya soal tarif, Saadiah juga menyoroti rendahnya tingkat ketepatan waktu penerbangan atau On Time Performance (OTP). Berdasarkan data yang ia sampaikan, target OTP nasional sebesar 80 persen belum tercapai. Bahkan pada periode mudik Lebaran 2026, tingkat OTP hanya berada di kisaran 75,6 persen.
Artinya, hampir satu dari empat penerbangan mengalami keterlambatan, yang berdampak langsung pada kenyamanan dan produktivitas masyarakat.
Karena itu, Saadiah meminta pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap manajemen penerbangan nasional, termasuk penambahan armada, penguatan sistem navigasi, serta pengelolaan slot penerbangan yang lebih efektif.
Angka Kecelakaan Transportasi Masih Tinggi
Selain persoalan konektivitas dan tarif, Saadiah juga menyoroti tingginya angka kecelakaan transportasi yang masih menjadi persoalan serius di Indonesia.
Data yang ia paparkan menunjukkan jumlah kecelakaan lalu lintas sepanjang 2025 mencapai 155.443 kejadian dengan korban meninggal dunia sebanyak 75.555 jiwa. Angka tersebut dinilai masih jauh di atas target keselamatan transportasi nasional maupun standar keselamatan global.
Menurut Saadiah, persoalan keselamatan tidak hanya terjadi di jalan raya, tetapi juga masih ditemukan pada moda transportasi udara, laut, dan perkeretaapian.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan keselamatan transportasi bersifat lintas moda dan membutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa aspek keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan transportasi nasional.
“Keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan transportasi. Kita tidak bisa hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga harus memastikan pengawasan, kelaikan sarana dan prasarana, serta kepatuhan terhadap standar keselamatan berjalan dengan baik,” tegasnya.
DPR Desak Penanganan Serius Kendaraan ODOL
Dalam kesempatan tersebut, Saadiah turut menyoroti persoalan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang selama ini menjadi salah satu penyebab kerusakan infrastruktur jalan dan kecelakaan lalu lintas.
Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, kerugian ekonomi akibat praktik ODOL mencapai Rp43,4 triliun per tahun. Selain membebani anggaran pemeliharaan jalan, kendaraan ODOL juga meningkatkan risiko kecelakaan yang mengancam keselamatan pengguna jalan.
Sebagai langkah perbaikan, Saadiah mendorong pemerintah memperkuat pengawasan keselamatan transportasi, menambah armada layanan laut dan udara, mereformasi skema pendanaan PSO berbasis kinerja, mempercepat penanganan kendaraan ODOL, serta memastikan layanan transportasi yang aman, nyaman, tepat waktu, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
“Pembangunan transportasi tidak boleh hanya diukur dari panjang jalan, jumlah pelabuhan, atau bandara yang dibangun. Ukurannya harus jelas, yakni apakah masyarakat semakin mudah terhubung, semakin aman bepergian, dan semakin terjangkau dalam mengakses layanan transportasi,” pungkasnya. (Ery)
