BERITABUANA.CO, JAKARTA – Upaya pemerintah menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu motor penggerak ekonomi nasional dinilai masih menghadapi persoalan mendasar, yakni lemahnya koordinasi antar-kementerian dan lembaga. Tanpa integrasi kebijakan lintas sektor, pengembangan destinasi wisata baru berisiko berjalan lambat dan tidak mampu memberikan dampak ekonomi yang maksimal bagi masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty. Menurutnya, pembangunan pariwisata tidak dapat dibebankan hanya kepada satu kementerian, melainkan membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kementerian teknis hingga pemerintah daerah.
“Pariwisata itu bukan tanggung jawab satu kementerian saja, melainkan tanggung jawab nasional jika kita ingin serius melakukan pengembangan. Apakah koordinasi ini sudah berjalan? Belum. Belum ada keterpaduan dan integrasi antar-kementerian terkait,” ujar Evita dalam keterangan tertulis, Jumat (26/6/2026).
Ia mencontohkan pengembangan kawasan Danau Toba sebagai ilustrasi pentingnya koordinasi lintas sektor. Menurut Evita, keberhasilan sebuah destinasi wisata tidak hanya bergantung pada promosi, tetapi juga kesiapan infrastruktur transportasi, sumber daya manusia, hingga dukungan pemerintah daerah.
“Sebut saja menteri terkait ingin membuka Danau Toba. Kalau Kementerian Perhubungan tidak membuka rute penerbangan ke sana, ya tidak akan bisa. Begitu juga jika pemerintah lokal tidak menyiapkan pengembangan SDM masyarakatnya, pariwisata tidak akan berkembang,” katanya.
Selain menyoroti persoalan koordinasi, Evita juga meluruskan anggapan mengenai overtourism atau pariwisata berlebih yang belakangan ramai dikaitkan dengan Bali. Menurutnya, berdasarkan standar internasional PBB dan OECD, overtourism tidak diukur semata dari tingginya jumlah wisatawan, melainkan dari kemampuan suatu destinasi dalam menampung aktivitas wisata tanpa mengganggu lingkungan maupun kualitas hidup masyarakat.
“Bali itu tidak overtourism. Kalau terjadi penumpukan di destinasi-destinasi tertentu, ya, itu memang faktanya,” tegasnya.
Evita juga menepis kekhawatiran bahwa pengembangan desa wisata hanya menguntungkan investor besar. Ia menegaskan, desa wisata pada praktiknya justru digerakkan oleh masyarakat setempat melalui pengelolaan homestay, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta berbagai layanan berbasis komunitas.
“Pada praktiknya, penggerak utama sektor ini justru masyarakat lokal. Tulang punggung desa wisata adalah homestay dan UMKM setempat, bukan investor dari luar,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif membuka dan mempromosikan destinasi-destinasi baru, khususnya di kawasan Bali Utara dan Bali Barat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan pemerataan kunjungan wisatawan sekaligus mengurangi konsentrasi wisata di sejumlah kawasan yang selama ini menjadi tujuan utama.
Paradigma Pariwisata Harus Berubah
Evita menegaskan, pembangunan sektor pariwisata Indonesia kini harus bergeser dari orientasi mengejar jumlah kunjungan wisatawan menuju penciptaan pariwisata berkualitas (quality tourism). Menurutnya, keberhasilan sektor ini tidak lagi cukup diukur dari tingginya angka kunjungan, tetapi juga dari keberlanjutan lingkungan dan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat lokal.
“Keberhasilan sejati adalah ketika lingkungan tetap terjaga untuk generasi mendatang, manfaat ekonomi tersebar merata ke masyarakat lokal, dan dampak negatif terhadap ekosistem dapat dikendalikan,” katanya.
Sebagai bentuk komitmen pengawasan, Komisi VII DPR RI akan terus mengawal penggunaan anggaran negara agar difokuskan pada pemerataan pengembangan destinasi wisata, peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal, pembangunan infrastruktur pendukung, serta pelestarian lingkungan sebagai fondasi utama keberlanjutan sektor pariwisata nasional, demikian legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut. (Asim)
