BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai kehadiran Presiden dalam rapat paripurna DPR RI untuk menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027 memiliki makna strategis bagi perekonomian nasional.
Terlepas dari apakah agenda tersebut dianggap sebagai tradisi baru atau tidak. Sadi mengatakan, kehadiran Presiden di hadapan parlemen merupakan momentum penting untuk menjawab berbagai keraguan yang berkembang di kalangan pelaku pasar dan investor terkait kondisi fiskal Indonesia.
“Tradisi baru atau bukan tradisi baru, tetapi nampaknya Presiden hadir langsung menyampaikan pidato terkait kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2027. Tentu ini memiliki makna yang sangat dalam,” kata Said kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Ia menjelaskan, salah satu pesan utama yang diharapkan disampaikan Presiden adalah mengenai kondisi dan keberlanjutan fiskal nasional.
Menurutnya, selama beberapa waktu terakhir muncul sejumlah kekhawatiran mengenai likuiditas fiskal, stabilitas fiskal, kemampuan fiskal, kesehatan fiskal, hingga kesinambungan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Said meyakini forum paripurna ini akan menjadi ruang bagi pemerintah untuk memberikan penjelasan secara komprehensif sekaligus menegaskan kondisi fiskal Indonesia tetap berada dalam jalur yang aman.
Selain itu, Said meyakini, Presiden juga akan menyinggung tantangan ekonomi global yang saat ini masih membayangi berbagai negara, termasuk Indonesia.
Menurut Said, tekanan geopolitik dan dinamika ekonomi internasional menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan dalam penyusunan kebijakan fiskal ke depan.
“Yang kita alami saat ini tidak terlepas dari tekanan geopolitik dan situasi global. Saya kira Presiden juga akan memberikan respons terhadap kondisi tersebut dalam pidatonya,” pungkasnya. (Jal)
