BERITABUANA.CO,JAKARTA – Pimpinan DPR RI mengingatkan semua pejabat dan jajaran kementerian serta badan yang ada di pemerintahan agar senantiasa berpegang teguh kepada komitmen dan kemauan dari Presiden Prabowo dalam upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi.
“Kami prihatin dan menyayangkan dengan berbagai kejadian akhir-akhir ini, dalam waktu yang bersamaan di badan dan kementerian, dibongkar Kejaksaan Agung dan KPK adanya indikasi tindak pidana korupsi,”kata Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa di kompleks parlemen Senayan Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Hal itu dikatakan menjawab wartawan atas kasus hukum yang menjerat mantan Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) serta Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN dan Lodewyk Pusung serta Sony Sanjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN dan ketiganya telah ditahan Kejaksaan Agung karena dugaan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG berindikasi korupsi.
Pada hari yang sama Komisi Pemberantasan Korupsi juga membongkar kasus pengurusan status WNA di kantor Imigrasi Jakarta Barat yang menyeret Silmy Karim. Hilmy juga telah ditahan oleh KPK.
Saan Mustofa mengingatkan para pembantu presiden benar-benar memegang teguh apa yang menjadi komitmen keberpihakan dan kemauan yang begitu kuat dari Presiden Prabowo terkait dengan upaya pemberantasan korupsi.
“Presiden selalu menegaskan dalam setiap kesempatan komitmennya , selalu diulang-ulang untuk memberantas korupsi, bahkan pidatonya kan luar biasa tuh. Nah seharusnya para pembantunya itu memegang teguh apa yang menjadi komitmen untuk senantiasa menjaga perilakunya untuk tetap menjaga integritas, kredibilitas, profesionalitasnya sebagai pembantu presiden, baik di kementerian maupun di badan,” kata Saan Mustofa.
Lebih jauh , Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan, mengenai mekanisme proses hukum, pihaknya menghormati yang sedang dijalankan oleh kejaksaan terkait BGN, oleh KPK terkait di imigrasi.
“Kita hormati semua proses yang ada dan kita apresiasi spirit pemerintah, bapak presiden dalam penegakan hukum memberantas korupsi,”kata Cucun.
DPR pun, kata dia, pasti akan terus meningkatkan pengawasan mengenai audit tata kelola BGN sendiri di internal seperti apa, termasuk proses perencanaan, proses penganggaran sampai di ujung post-audit ini, DPR akan terus melakukan pengawasan-pengawasan sesuai dengan tugas fungsinya DPR.
“Nanti komisi sembilan akan melakukan evaluasi sekaligus pembahasan RKAKL untuk anggaran APBN 2027 pasti akan dibahas terkait audit tata kelola di BGN itu sendiri,” kata dia .(Asim)
