BERITABUANA.CO, JAKARTA — Arus urbanisasi ke Jakarta kembali meningkat pasca-Lebaran 2026. Lonjakan pendatang baru ini memicu kekhawatiran terhadap kapasitas ibu kota dalam menampung pertumbuhan penduduk sekaligus menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.
Fenomena tahunan tersebut terlihat dari meningkatnya kedatangan warga dari berbagai daerah melalui terminal, stasiun, hingga jalur transportasi utama menuju Jakarta. Momentum pasca-Lebaran kerap dimanfaatkan masyarakat untuk mencari pekerjaan dan memperbaiki taraf hidup di ibu kota.
Namun, di balik daya tarik Jakarta sebagai pusat peluang kerja nasional, realitas di lapangan menunjukkan persaingan kerja yang ketat dan tingginya biaya hidup. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan serius bagi para pendatang yang tidak memiliki perencanaan matang.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Nabilah Aboe Bakar Alhabsyi, mengatakan pemerintah perlu merespons lonjakan urbanisasi dengan kebijakan yang tegas namun tetap mengedepankan pendekatan manusiawi.
“Jakarta memang masih menjadi primadona, tetapi kita harus realistis karena hidup di kota ini tidaklah mudah. Pendatang harus datang dengan rencana yang jelas, bukan sekadar berharap keberuntungan,” ujar Nabilah dalam keterangan tertulis, Rabu (25/3/2026).
Ia menilai urbanisasi tanpa perencanaan berpotensi memperbesar berbagai persoalan sosial. Menurut dia, lonjakan penduduk yang tidak diimbangi keterampilan dan kepastian pekerjaan dapat meningkatkan angka pengangguran, memperluas sektor informal, serta memicu munculnya permukiman tidak layak huni.
Nabilah juga menekankan bahwa keberhasilan merantau ke Jakarta tidak hanya bergantung pada keberanian, tetapi juga kesiapan menghadapi persaingan. Tanpa keterampilan dan ketahanan ekonomi, pendatang dinilai akan menghadapi tekanan hidup yang semakin berat.
Dari sisi kebijakan, ia mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat sistem pendataan dan pengawasan administrasi kependudukan agar arus masuk pendatang dapat terkelola dengan baik. Selain itu, edukasi kepada calon pendatang mengenai kondisi riil pasar kerja dan tingginya biaya hidup dinilai penting untuk menekan ekspektasi yang tidak realistis.
“Jakarta terbuka bagi siapa pun, tetapi harus ada kesadaran bersama untuk menjaga ketertiban dan memastikan kota ini tetap layak huni bagi seluruh warganya,” kata dia. (Ery)
