Oleh: Ery Satria Dharma (Jurnalis)
SEBENTAR lagi, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan pembentukan Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat (BP3R) –sebuah langkah strategis yang bukan hanya sekadar penambahan lembaga pemerintah, melainkan janji nyata untuk mengangkat martabat hidup jutaan rakyat Indonesia yang masih berjuang mendapatkan hunian layak. Dengan arahan langsung dari Presiden yang menekankan bahwa “setiap langkah harus berdampak nyata bagi rakyat”, BP3R siap menjadi ujung tombak dalam memecahkan masalah perumahan yang telah mengganggu negara ini selama puluhan tahun.
Presiden Prabowo menegaskan esensi yang mendasari pembentukan badan ini. “Perumahan bukan hanya soal bangunan bata dan semen, tapi tentang martabat hidup rakyat. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus berguna untuk bangsa, dan BP3R harus menjadi ujung tombak dalam mewujudkan hal itu,” ujarnya.
Saya melihat bahwa kehadiran BP3R datang di saat yang tepat. Sudah terlalu lama kita menyaksikan target pembangunan rumah rakyat hanya tinggal angka di kertas, terhambat oleh birokrasi yang membelit dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Kini, dengan pembagian peran yang jelas –Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebagai pembuat kebijakan dan BP3R sebagai pelaksana di lapangan– tampaknya jalan menuju solusi semakin terang.
Bahkan, Panangian Simanungkalit, pakar properti nasional sekaligus anggota Satgas Perumahan, tidak salah ketika menyatakan bahwa BP3R menjadi jawaban atas kebutuhan percepatan realisasi janji pemerintah. Optimismenya bahwa tahun 2026 akan menjadi titik awal kebangkitan sektor properti nasional juga patut kita dukung. Dengan kewenangan eksekutorial dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, badan ini memiliki peluang besar untuk merealisasikan target tiga juta rumah yang telah dijanjikan.
Fahri Hamzah Digadang-gadang Satgas Perumahan
Salah satu poin yang paling menarik adalah keputusan Presiden untuk mewujudkan BP3R berdasarkan landasan hukum yang sudah ada dalam undang-undang, seperti yang disampaikan oleh Hashim Djojohadikusumo, Ketua Satgas Perusahaan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berbicara besar, tapi juga bekerja sesuai aturan yang berlaku. Penunjukan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah sebagai calon pemimpin BP3R juga menjadi pilihan yang cerdas –dengan pengalamannya dan posisinya yang merangkap, ia diharapkan mampu menerobos berbagai rintangan yang selama ini menghambat pembangunan perumahan. Alasan Hashim, sosok seperti Fahri justru mencerminkan keyakinan bahwa pemimpin yang tepat akan mampu mengatasi segala tantangan dengan tenang dan efektif.
Rencana kerja BP3R yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 menunjukkan bahwa badan ini tidak akan beroperasi secara sepihak. Mulai dari percepatan pembangunan, pengelolaan dana konversi (dengan tarif 2%-4% dari harga rumah non-subsidi), koordinasi perizinan, penyediaan tanah, hingga pengelolaan rumah susun dan pengembangan kerja sama, yakni semua dirancang untuk menciptakan ekosistem perumahan yang berkelanjutan.
Terpenting adalah fokus BP3R pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang selama ini menjadi kelompok yang paling terdampak oleh kekurangan hunian layak. Masalah hunian tidak layak, kawasan kumuh, dan backlog tinggi yang mencapai jutaan unit bukan lagi masalah yang bisa ditunda-tunda.
Tentu saja, tantangan tetap ada. Kita perlu memastikan bahwa mekanisme pengelolaan dana berjalan transparan dan akuntabel, serta peraturan teknis terkait dana konversi segera disusun agar implementasinya optimal. Namun, dengan dukungan penuh dari Presiden dan tim yang kompeten di belakangnya, BP3R memiliki potensi untuk menjadi contoh sukses dalam transformasi sektor publik yang fokus pada kesejahteraan rakyat.
Momentum Menjanjikan
Ini adalah momen yang menjanjikan. Bukan hanya untuk sektor perumahan, tapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah sungguh-sungguh peduli dengan kualitas hidup mereka.
Ya, BP3R sangat perlu memasukkan pembangunan prasarana pendukung seperti sekolah dan rumah sakit sebagai bagian integral dari perencanaan kawasan perumahan rakyat.
Perumahan tidak bisa berdiri sendiri, hunian yang layak harus diimbangi dengan akses mudah ke fasilitas dasar yang mendukung kualitas hidup dan produktivitas masyarakat. Berdasarkan rencana kerja BP3R, koordinasi lintas sektor untuk penyediaan prasarana dan sarana umum sudah menjadi salah satu tugas utama, namun perlu ditingkatkan menjadi fokus strategis dengan alasan berikut:
– Meningkatkan Nilai dan Daya Guna Kawasan: Prasarana pendukung akan membuat kawasan perumahan lebih menarik dan berkelanjutan, sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan tempat tinggal, tapi juga lingkungan yang mendukung pendidikan dan kesehatan keluarga.
– Mengurangi Beban Masyarakat: Akses dekat ke sekolah dan rumah sakit akan menghemat biaya dan waktu transportasi bagi keluarga berpenghasilan rendah.
– Sinergi dengan Program Pemerintah Lain: BP3R dapat bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan pemerintah daerah untuk menyelaraskan pembangunan, sehingga sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal.
– Mencerminkan Visi Presiden: Sesuai dengan pernyataan Presiden Prabowo tentang martabat hidup rakyat, prasarana pendukung menjadi bukti konkret bahwa pembangunan perumahan tidak hanya tentang struktur fisik, tapi juga kesejahteraan secara menyeluruh.
Perlu juga dibuatkan standar minimum jumlah dan jenis prasarana berdasarkan skala kawasan, serta mekanisme pengelolaannya agar tetap berjalan dengan baik setelah selesai dibangun. ***
