BERITABUANA.CO, JAKARTA – Di tengah upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan transisi menuju Industri Hijau, lonjakan harga gas bumi justru menjadi alarm serius bagi keberlangsungan industri manufaktur dalam negeri.
Tekanan biaya energi dinilai berpotensi melemahkan daya saing industri, memperlambat produksi, hingga memicu gejala deindustrialisasi yang berdampak langsung pada ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menegaskan bahwa mahalnya harga gas telah menjelma menjadi beban struktural bagi industri, terutama sektor padat energi. Kenaikan ongkos produksi tidak sejalan dengan daya beli masyarakat yang masih terbatas, sehingga industri berada dalam posisi sulit untuk menyesuaikan harga jual.
“Industri kita terjepit. Biaya energi melonjak, tetapi pasar tidak memungkinkan harga produk dinaikkan. Akibatnya stok menumpuk, produksi tertahan, dan daya saing nasional tergerus,” ujar Novita dalam keterangan persnya, Jumat (6/2/2026).
Menurutnya, kondisi ini berisiko bertolak belakang dengan agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan percepatan pertumbuhan ekonomi dan penguatan industri nasional.
“Kita sepakat mendukung asta cita Presiden untuk pertumbuhan ekonomi. Tapi jika biaya energi justru menjadi tekanan finansial serius, maka industri dalam negeri bisa tumbang. Ini kontradiksi kebijakan yang harus segera diselesaikan,” tegasnya.
Novita juga menyoroti persoalan menurunnya pasokan gas, ketergantungan pada sumber energi alternatif berbiaya tinggi, serta mahalnya beban logistik yang pada akhirnya dibebankan kepada sektor industri. Ketimpangan infrastruktur gas nasional turut memperparah situasi.
Meski sumber gas baru banyak ditemukan di Jawa Timur, pusat-pusat industri justru terkonsentrasi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatra. Keterbatasan jaringan pipa transmisi dan fasilitas regasifikasi membuat pasokan gas dari hulu tidak terserap optimal, sehingga harga tetap tinggi di kawasan industri.
“Ini jelas tugas negara. Kementerian Perindustrian harus mengawal agar gas dari hulu benar-benar terserap dan menurunkan harga di tingkat industri,” katanya.
Di sisi lain, Novita menyinggung peran strategis gas elpiji (LPG) yang hingga kini masih menjadi penopang utama energi rumah tangga dan usaha kecil. Stabilitas harga elpiji, khususnya subsidi 3 kilogram, dinilai memberi dampak nyata bagi daya beli masyarakat, menjaga aktivitas UMKM, serta menahan laju inflasi di tengah tekanan ekonomi global.
“Ketika harga elpiji relatif terjaga, masyarakat bisa bernapas. Usaha kecil tetap berjalan, konsumsi rumah tangga tidak terganggu, dan ini membantu menjaga stabilitas ekonomi nasional,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa ketergantungan jangka panjang pada skema subsidi tanpa pembenahan ekosistem energi nasional berisiko menimbulkan beban fiskal. Karena itu, transisi energi harus dirancang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga adil secara ekonomi bagi industri dan masyarakat.
Novita mendorong agar agenda Transisi Industri Hijau segera diakselerasi, termasuk meminta PT PGN dan pemerintah memaparkan secara konkret implementasi aspek Environmental, Social, and Governance (ESG), khususnya melalui PT Gagas PGN.
Langkah tersebut mencakup pengendalian kebocoran pipa berbasis digitalisasi, rehabilitasi lingkungan di wilayah operasional, serta pengembangan energi alternatif seperti biometana dan blue hydrogen sebagai bagian dari target net zero emission.
Lebih jauh, ia mendesak pemerintah menyiapkan insentif fiskal bagi industri yang menerapkan teknologi penurunan emisi, termasuk carbon capture dan carbon capture storage (CCS/CCUS), serta memperkuat instrumen keuangan hijau.
Tak kalah penting, Novita menilai percepatan pembangunan jaringan gas rumah tangga dan ekosistem bahan bakar gas perlu didukung integrasi logistik, termasuk penguatan kerja sama PT Gagas PGN dengan SPBU di jalur logistik utama seperti Tol Trans Jawa dan Trans Sumatra.
“Kami ingin kebijakan energi industri benar-benar berdampak dan efektif. Transisi Energi Hijau bukan sekadar jargon, tetapi kunci percepatan pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.
Ia menambahkan, kedaulatan energi hijau harus dimulai dari revisi regulasi teknis infrastruktur gas agar mampu bertransformasi menuju blue dan green hydrogen di masa depan, tanpa meninggalkan kepentingan industri nasional dan kesejahteraan rakyat. (Asim)
