BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pemerintah memastikan akan membangun hunian bagi warga terdampak banjir besar di Sumatera dan Aceh, sebagai bagian dari tahap rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah, mengatakan pemerintah sedang memfinalkan Instruksi Presiden (Inpres) dan Keputusan Presiden (Keppres) yang menjadi dasar pelaksanaan program tersebut.
“Draf Inpres tengah diproses dan akan ditandatangani setelah harmonisasi di Sekretariat Negara. Regulasi itu akan memuat langkah-langkah komprehensif lintas kementerian, mulai dari penanganan bencana hingga pembangunan kembali kawasan terdampak,” kata Fahri kepada wartawan usai acara agenda Bisnis Indonesia Group (BIG) 40 Conference di Jakarta, yang dikutip Rabu (10/12/2025).
Menurut Fahri, untuk sektor perumahan, Kementerian PKP akan menjadi leading sector dalam penanganan rekonstruksi. Saat ini pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB dan pemerintah daerah (Pemda) untuk memastikan data kerusakan secara akurat, termasuk jumlah rumah rusak berat, rusak sedang, rusak ringan, hingga rumah yang hilang akibat banjir.
“Pemda akan fokus pada pendataan lahan dan pemetaan kebutuhan hunian, karena angkanya terus bertambah. Kami (Kementerian PKP) koordinasi dengan Pemda dan BNPB untuk memastikan angka yang akurat,” ujarnya.
Fahri juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah merumuskan model hunian baru untuk wilayah pesisir yang lebih aman dari ancaman bencana serupa. Ia menyebutkan, salah satu konsep yang diusulkan adalah pembangunan rumah panggung agar struktur lebih tahan terhadap risiko banjir.
“Regulasi soal perumahan pesisir memang belum ada, tetapi kami sudah mengusulkan agar rumah pesisir ke depan tidak lagi dibangun langsung di tanah, melainkan menggunakan model rumah panggung,” kata Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 itu.
Pemerintah menargetkan proses rekonstruksi berjalan segera setelah seluruh regulasi dan pendataan selesai, agar warga terdampak dapat kembali memiliki hunian layak dan aman, demikian Wamen PKP Fahri Hamzah.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan kesiapan pemerintah pusat untuk mencabut sementara Hak Guna Usaha (HGU) bila diperlukan, demi memastikan percepatan pemulihan masyarakat terdampak banjir Sumatra.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah harus segera menyediakan lahan untuk pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Presiden menekankan perlunya koordinasi menyeluruh antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat, termasuk seluruh kementerian serta lembaga teknis terkait seperti ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.
“Saya kira ini harusnya adalah nanti koordinasi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat semua K/L dan terutama ATR, Kehutanan, ATR BPN dicek semua. Kalau perlu HGU-HGU bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat, lebih penting. Lahan harus ada,” ujar Prabowo dalam Rapat Koordinasi Penanganan Banjir Aceh, Minggu (7/12/2025). (Ery)
