BERITABUANA.CO, JAKARTA — Ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian global, perhatian DPR justru tertuju pada satu angka dalam RAPBN 2027: asumsi nilai tukar rupiah sebesar Rp17.500 per dolar AS. Anggota DPR RI Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi menilai angka tersebut perlu diikuti strategi konkret agar tekanan terhadap rupiah tidak berujung pada kenaikan harga barang dan penurunan daya beli masyarakat.
Catatan itu disampaikan Habib Aboe Bakar, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (15/8/2026), setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Pidato Pengantar RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan dalam Sidang Paripurna DPR RI, Jumat (14/8/2026) kemarin.
Di satu sisi, Habib Aboe mengapresiasi kinerja perekonomian nasional pada semester I 2026. Ia menilai pertumbuhan ekonomi yang disebut mencapai level tertinggi dalam 13 tahun terakhir menunjukkan kemampuan ekonomi domestik bertahan di tengah gejolak geopolitik dan ketidakpastian ekonomi dunia.
“Menyimak Pidato Nota Keuangan tadi, kami mengapresiasi pencapaian pertumbuhan ekonomi Semester I 2026 yang berhasil mencapai level tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Ini menunjukkan resiliensi ekonomi domestik kita yang luar biasa solid di tengah ketidakpastian geopolitik global yang sangat menantang,” ujar Habib Aboe.
Menurut dia, capaian tersebut bukan sekadar angka statistik. Pertumbuhan ekonomi menjadi modal penting bagi pemerintahan Prabowo untuk melanjutkan agenda pembangunan nasional secara berkelanjutan.
Namun, optimisme itu disertai peringatan. Habib Aboe menilai asumsi rupiah Rp17.500 per dolar AS dalam RAPBN 2027 menunjukkan tekanan eksternal yang tidak ringan terhadap mata uang nasional.
Rupiah Melemah, Harga Barang Bisa Tertekan
Bagi Habib Aboe, persoalan nilai tukar tidak berhenti di pasar keuangan. Pergerakan rupiah pada akhirnya dapat terasa di pasar tradisional, pusat perdagangan, hingga rumah tangga ketika pelemahan kurs meningkatkan biaya barang dan bahan baku yang berasal dari luar negeri. Karena itu, ia meminta pemerintah bersama Bank Indonesia menyiapkan langkah antisipasi yang lebih konkret.
“Penetapan asumsi nilai tukar sebesar Rp17.500 per dolar AS ini mencerminkan tekanan eksternal yang sangat berat. Tentunya penetapan patokan nilai tukar ini harus diikuti dengan strategi konkret dari pemerintah bersama Bank Indonesia dalam memitigasi dampak pelemahan ini,” tegas mantan Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu lagi.
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak menunggu dampak pelemahan rupiah muncul dalam bentuk kenaikan harga sebelum mengambil tindakan.
Menurut Habib Aboe, industri dalam negeri yang masih menggunakan bahan baku maupun komponen impor memiliki tingkat kerentanan terhadap perubahan nilai tukar. Ketika rupiah melemah, biaya impor dapat meningkat dan berpotensi diteruskan kepada konsumen.
“Jangan sampai fluktuasi ini memicu lonjakan harga barang pokok di pasar akibat imported inflation (inflasi barang impor). Industri kita banyak yang memakai bahan baku luar negeri, kalau rupiah loyo, harga barang di pasar pasti ikut naik. Ini yang harus dicegah sejak dini,” ujarnya.
APBN 2027 Diminta Tak Hanya Mengejar Angka Makro
Di titik inilah, menurut Habib Aboe, kualitas APBN 2027 akan diuji. Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas fiskal penting, tetapi keberhasilan kebijakan anggaran pada akhirnya harus terlihat dari kemampuan masyarakat mempertahankan daya beli.
Ia berharap pemerintah memastikan anggaran yang dirancang dalam Nota Keuangan 2027 tidak berhenti pada target-target makroekonomi, tetapi diterjemahkan menjadi kebijakan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Pandangan tersebut sejalan dengan perhatian Habib Aboe dalam pembahasan kebijakan ekonomi sebelumnya, ketika ia menekankan perlunya langkah konkret pemerintah untuk menjaga daya beli, mengendalikan harga kebutuhan pokok, dan menciptakan lapangan kerja.
Ekonomi Daerah Jadi Ujian Berikutnya
Bagi legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan I itu, keberhasilan APBN juga harus diukur dari seberapa jauh aktivitas ekonomi tetap bergerak di tingkat daerah.
Warung kecil, pasar tradisional, dan UMKM menjadi bagian dari mata rantai ekonomi yang menurutnya perlu mendapat perhatian. Ketika harga barang meningkat dan daya beli melemah, kelompok usaha tersebut menjadi salah satu sektor yang paling cepat merasakan dampaknya.
Karena itu, ia berharap belanja negara pada 2027 diarahkan secara tepat sasaran sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya terlihat dalam indikator makro, tetapi juga hadir dalam aktivitas ekonomi sehari-hari masyarakat.
“Harapan kita semua, anggaran ini nantinya harus dipastikan tepat sasaran agar ekonomi rakyat di daerah tetap bisa berputar dengan baik. Kesejahteraan harus dirasakan langsung di warung-warung kecil, pasar tradisional, dan sektor pelaku UMKM,” pungkas Legislator dari Fraksi PKS Dapil Kalimantan Selatan I tersebut.
Dengan demikian, bagi DPR, tantangan RAPBN 2027 bukan semata menjaga mesin pertumbuhan tetap bergerak. Pemerintah juga dituntut memastikan tekanan eksternal terhadap rupiah tidak berubah menjadi tekanan baru bagi harga kebutuhan pokok dan kehidupan ekonomi masyarakat. (Ery)
