PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto yang membuka peluang pengakuan Indonesia terhadap Israel jika Palestina telah merdeka menimbulkan beragam tanggapan di tengah publik. Namun jika dicermati secara objektif, pernyataan tersebut justru mencerminkan konsistensi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina, sembari menunjukkan kesiapan menghadapi dinamika diplomasi global secara realistis.
Dukungan Indonesia terhadap Palestina bukanlah posisi politik sesaat, melainkan prinsip yang telah melekat dalam sejarah kemerdekaan bangsa. Indonesia menjadi salah satu negara yang paling vokal dalam membela hak rakyat Palestina di forum-forum internasional. Presiden pertama RI, Soekarno, bahkan menegaskan tidak akan mengakui Israel selama Palestina belum merdeka. Semangat itu terus dijaga oleh pemerintahan-pemerintahan setelahnya.
Pernyataan Prabowo tidak bertentangan dengan prinsip tersebut. Justru sebaliknya, ia menegaskan bahwa pengakuan terhadap Israel hanya akan terjadi jika Palestina terlebih dahulu merdeka. Dengan kata lain, syarat utama tetaplah kedaulatan Palestina. Ini adalah bentuk dari sikap diplomatik yang bersyarat dan berimbang — tidak mengabaikan realitas politik internasional, tetapi tetap berpijak pada nilai keadilan dan kemanusiaan.
Dalam konteks geopolitik saat ini, pendekatan semacam ini bisa membuka ruang baru bagi Indonesia untuk berperan lebih aktif dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina. Indonesia tidak hanya menjadi pendukung dari jauh, tetapi dapat menjadi jembatan dialog, terutama jika tetap menjaga kredibilitasnya sebagai negara yang berpihak pada perdamaian dan hak asasi manusia.
Akhirnya, penting untuk menempatkan pernyataan Prabowo dalam kerangka besar kebijakan luar negeri yang berpijak pada kepentingan nasional, prinsip kemanusiaan, dan kontribusi Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Selama kemerdekaan Palestina tetap menjadi syarat utama, maka sikap ini tidak mencederai prinsip lama — melainkan memperkuat daya tawar Indonesia di panggung global.
*Rizky Tarmasi* – (Pemerhati Komunikasi Politik dan Keterbukaan Informasi Publik)
