BERITABUANA.CO, JAKARTA – Media asal Tiongkok, Taiwan Toutiao, melaporkan temuan mencengangkan terkait dugaan aktivitas pencucian uang oleh keluarga mantan Presiden Filipina, Ferdinand Marcos, melalui transaksi emas dalam jumlah besar yang berlangsung di Hong Kong.
Laporan tersebut didasarkan pada bukti yang diserahkan oleh seorang pengusaha Taiwan bernama Tuan Peng kepada Otoritas Moneter Hong Kong (HKMA) pada 14 April 2025.
Menurut laporan Taiwan Toutiao, yang dikutip, Senin (5/5/2025), Tuan Peng memberikan dokumen yang menunjukkan adanya transaksi emas mencapai 350 ton, serta rincian 18 rekening bank milik keluarga Marcos di berbagai negara dengan total simpanan melebihi 100 miliar dolar AS. Aktivitas keuangan ini diduga dilakukan melalui perusahaan cangkang dan difasilitasi oleh departemen perbankan privat HSBC di Hong Kong, dengan pengelolaan dana yang tidak dapat dilacak.
Imelda Marcos, istri dari Ferdinand Marcos, disebut memberikan kuasa kepada pembantunya, Indita, untuk mengatur penjualan emas kepada perusahaan-perusahaan di Eropa dan Amerika antara tahun 2006 hingga 2011. Indita, yang juga dituduh sebagai operator utama kegiatan pencucian uang keluarga Marcos, meninggal dunia saat pandemi COVID-19, namun meninggalkan banyak dokumen yang kini menjadi bagian dari penyelidikan.
Tuan Peng, yang juga pernah menjadi perantara transaksi, menyatakan bahwa emas-emas tersebut dimiliki oleh keluarga Marcos sejak tahun 1990-an, dalam jumlah yang tidak wajar untuk kepemilikan pribadi atau komersial. Sumber emas yang tidak jelas ini memperkuat dugaan bahwa aset tersebut berasal dari aktivitas ilegal.
Mengacu pada Undang-Undang Anti-Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Hong Kong (Cap. 615), semua transaksi dalam jumlah besar harus melalui proses uji tuntas. Ketidakpatuhan dalam kewajiban ini membuka kemungkinan pelanggaran hukum yang serius.
Laporan investigatif Taiwan Toutiao ini kembali membuka lembaran kontroversial warisan kekayaan keluarga Marcos, yang selama beberapa dekade menjadi sorotan dunia internasional terkait isu korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. (Tim)
Sumber: Taiwan Toutiao, 27 April 2025
