BERITABUANA.CO, JAKARTA – Badan Standardisasi Nasional (BSN) dalam sektor kesehatan nasional diminta untuk membangun kepercayaan publik terhadap wisata medis Indonesia.
Hal itu disoroti Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Ia berpandangan bahwa keberadaan standar nasional berkontribusi langsung terhadap keamanan, keselamatan, dan kualitas layanan kesehatan.
“Di dunia kesehatan, BSN mesti berperan penting meskipun tidak langsung melalui lembaga akreditasi rumah sakit,” kata Novita.
Menurutnya, fungsi standardisasi ini sangat vital untuk memastikan layanan kesehatan memenuhi kaidah keselamatan dan kualitas.
Karenanya, Novita menegaskan bahwa BSN harus aktif memperluas pengawasan dan penguatan standar tidak hanya pada bidang Industri, tetapi juga pada bidang layanan kesehatan agar destinasi wisata kesehatan seperti di luar negeri juga bisa dilakukan oleh Indonesia.
“Kalau BSN punya peran di situ semua, mestinya lebih proaktif mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan standar keselamatan publik benar-benar ditegakkan, tidak hanya di sektor industri, tetapi juga kesehatan masyarakat,” papar politikus dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
Selain soal kesehatan, Novita menambahkan bahwa BSN juga harus mengambil peran lebih besar untuk sektor UMKM yang merupakan salah satu tulang punggung ekonomi nasional.
Wakil rakyat yang berada di komisi yang membidangi perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi ini mengatakan bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional. Dari hantaman pandemi COVID-19 hingga tekanan perang dagang global, UMKM selalu menjadi penyelamat.
“Akan tetapi, kalau proses sertifikasi tetap rumit, mahal, dan tidak berpihak, bagaimana bisa mempertahankan kekuatan UMKM sebagai penopang ekonomi bangsa?” ucapnya.
Oleh karena itu, dirinya mendorong BSN untuk menyederhanakan prosedur sertifikasi, memperjelas klasifikasi standar nasional (SNI) mana yang wajib dan mana yang tidak untuk UMKM, serta menekan biaya sertifikasi agar lebih terjangkau untuk masyarakat.
“Jangan menunggu UMKM yang datang. Jemput bola! Permudah proses sertifikasi, sederhanakan mekanismenya supaya target pertumbuhan ekonomi 8 persen dari sektor UMKM bisa benar-benar tercapai,” pungkas legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur VII itu. (Jal)
