BERITABUANA.CO, JAKARTA – Dewan Koperasi Nasional (Dekopin) menyambangi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Mereka hendak meminta bantuan untuk audit aset dan dana hibah organisasinya secara keseluruhan.
“Ya intinya, pertama adalah dana hibah. Karena beberapa tahun terakhir, mungkin 5 tahun kemarin (Dekopin) nggak dapat,” kata Ketua Umum Dekopin Bambang Haryadi kepada wartawan seusai pertemuan dengan BPK di Gedung BPK RI, Jakarta Pusat, Kamis (5/2/2025).
Padahal, lanjut Bambang, sebelum-sebelumnya ada pemberian dana hibah dari pemerintah kepada Dekopin.
“Jadi maksud dan tujuan (minta bantuan BPK), kita minta supaya penggunaannya itu diaudit investigasi, penggunanya apakah sudah benar apa tidak,” ujarnya lagi.
Bambang menambahkan, audit ini ditujukan agar Dekopin periode 2024-2029, lebih transparan dalam menjalankan roda organisasi ke depan, dalam hal pengelolaan uang dan aset.
“Audit juga akan jadi acuan baginya untuk menjalankan organisasi tersebut. Karena kami ingin menjalankan ke depan berpatokan kepada sebelum-sebelumnya. Kalau memang sebenarnya yang awal sudah benar kita akan ikutin, kalau tidak benar kita akan evaluasi gitu,” kata dia.
“Jadi kita harus mempertanggungjawabkan satu rupiah pun uang dari negara untuk organisasi semacam dekopin,” imbuhnya menambahkan.
Dalam pertemuan itu, Bambang disambut langsung oleh Wakil Ketua BPK RI Budi Prijono. Dia menyampaikan keperluan Dekopin untuk melakukan audit.
“Yang artinya hal-hal yang mana bisa kita bantu untuk kelancaran tugas-tugas Dekopin ke depan, termasuk kegiatan yang bersifat audit terhadap permasalahan-permasalahan Dekopin yang selama ini pintu masuknya pasti melalui Kementerian Kooperasi,” tutupnya. (Ery)
