BERITABUANA.CO, JAKARTA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI, mengingatkan pemerintah untuk menghindari kebijakan yang memberatkan masyarakat, terutama di tengah melemahnya daya beli. Pasalnya, kondisi ekonomi rakyat saat ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Peringatan ini disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKS, Aboe Bakar Al Habsyi dalam keterangannya pada Selasa (21/1/2025).
Pria yang akrab disapa Habib Aboe ini mengungkapkan, setelah menyerap aspirasi masyarakat Kalimantan Selatan (Kalsel), yang merupakan daerah pilihan (Dapil)-nya tersebut banyak keluhan terkait mahalnya harga kebutuhan pokok.
“Masyarakat berharap tidak ada kebijakan yang semakin membebani, khususnya dalam hal perpajakan. Kenaikan pajak dapat memperburuk daya beli masyarakat,” ujar Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu lagi.
Ia juga menyebut masyarakat menginginkan langkah konkret dari pemerintah untuk memperbaiki perekonomian, seperti menstabilkan harga pangan melalui operasi pasar dan memperluas bantuan sosial guna meningkatkan daya beli.
Selain isu ekonomi, Habib Aboe yang juga Anggota Komisi III DPR RI itu,
menyoroti aspirasi dari mitra kerja komisinya, salah satunya dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kalsel. Ia mengungkapkan, BNN di wilayah tersebut sangat membutuhkan gedung baru untuk operasional, karena masih menggunakan gedung pinjaman dari pemerintah Provinsi (Pemprov).
“BNN Kalimantan Selatan memerlukan fasilitas yang lebih memadai untuk mendukung tugas mereka dalam memberantas peredaran narkoba. Ini kebutuhan mendesak yang harus kita perjuangkan,” tegasnya.
Selain itu, aspirasi dari para hakim di Kalsel, juga menjadi perhatiannya. Para hakim meminta agar kesejahteraan mereka lebih diperhatikan.
“Kesejahteraan hakim harus ditingkatkan agar mereka dapat bekerja secara profesional dalam menegakkan hukum,” ujar Habib Aboe seraya menegaskan bahwa aspirasi masyarakat dan mitra kerja ini harus menjadi fokus pemerintah dalam merancang kebijakan yang berpihak kepada rakyat. (Ery)