BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda mendesak Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk menyusun narasi yang tegas dan seragam, terkait program 3 juta rumah per tahun agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Menurutnya, program ini masih belum jelas, apalagi Komisi V belum menerima dokumen peta jalan maupun blueprint program tersebut.
“Ada masyarakat yang mengira program 3 juta rumah berarti pemberian rumah gratis,” ungkap Syaiful kepada wartawan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/1/2025).
Sebelumnya, dalam rapat kerja Komisi V dengan pemerintah pada 3 Desember 2024, Syaiful juga menyebutkan bahwa ada keluhan dari asosiasi pengembang perumahan terkait pembatalan pemesanan rumah.
“Bahkan, beberapa calon pembeli membatalkan pembayaran uang muka (DP) karena berharap mendapatkan rumah gratis dari program tersebut,’ Ungkap Politisi dari Partai Kebangitan Bangsa (PKB) itu.
Meski demikian, Syaiful mengapresiasi langkah Kementerian PKP yang dinilai sudah cukup baik dalam mengupayakan realisasi program ini. Namun, ia menekankan pentingnya peta jalan yang jelas agar program tersebut tidak hanya bergantung pada inisiasi personal Menteri PKP, Maruarar Sirait, melainkan menjadi gerakan kelembagaan.
“Sebagai proyek besar, gerakan kelembagaan sangat dibutuhkan agar target program ini lebih mudah tercapai,” tegasnya. (Ery)
