BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro meminta Kementerian Keuangan memperkuat integrasi data antarkementerian/lembaga untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Menurutnya, data yang akurat dan saling terhubung menjadi kunci agar kebijakan fiskal lebih efektif sekaligus menutup celah penghindaran kewajiban fiskal.
Fauzi mendorong penguatan integrasi terutama pada basis data peramalan makroekonomi, perpajakan, kepabeanan, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Integrasi tersebut dinilai dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai potensi penerimaan sekaligus mempersempit ruang bagi pihak yang berupaya menghindari kewajiban fiskalnya.
“Kami meminta Kementerian Keuangan lewat Ditjen-Ditjen untuk memperkuat integrasi basis data peramalan makro, perpajakan, kepabeanan, dan PNBP guna menutup ruang penghindaran kewajiban fiskal,” ujar Fauzi dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (8/9/2026).
Menurut Fauzi, integrasi data harus berjalan seiring dengan penguatan koordinasi lintas sektor. Setiap unit di lingkungan Kementerian Keuangan perlu saling mendukung agar kebijakan perpajakan, kepabeanan, dan PNBP tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Yang paling penting itu penguatan dan sinkronisasi lintas sektoral,” tegas legislator Fraksi Partai NasDem tersebut.
Ia menilai, penguatan sistem informasi dan basis data juga penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Dengan data yang terintegrasi, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi penerimaan sekaligus mendeteksi celah yang berisiko menimbulkan kebocoran fiskal secara lebih terukur.
Fauzi menambahkan, langkah tersebut semakin penting di tengah kebutuhan pemerintah menjaga penerimaan negara dan memperkuat efektivitas pengelolaan fiskal. Karena itu, sinergi antardirektorat jenderal di Kementerian Keuangan perlu dilakukan secara konsisten.
Ia berharap integrasi data tidak berhenti sebagai pembenahan administrasi, tetapi mampu mendorong peningkatan kepatuhan dan penerimaan negara.
“Optimalisasi penerimaan pun dapat dilakukan secara lebih terukur tanpa semata-mata mengandalkan peningkatan beban kepada masyarakat,” pungkasnya. (jim)
