BERITABUANA.CO, KUPANG – Provinsi NTT siap menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak, pada 27 November 2024.
Kesiapan tersebut disampaikan Pj. Gubernur NTT, Andriko Noto Susanto saat mengikuti Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI dan Mendagri RI di ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara DPR RI, Senayan-Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024).
Rapat Kerja dan RDP yang juga diikuti oleh Pj. Gubernur Bali dan Pj. Gubernur NTB serta Pj. Bupati / Wali Kota se Provinsi NTT, Bali dan NTB tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, yang didampingi oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda serta para Anggota Komisi II DPR RI lainnya yang hadir.
Hadir juga mewakili Mendagri pada kesempatan tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto.
Rapat Kerja dan RDP tersebut diawali dengan penyampaian perkembangan dinamika, terkait proses tahapan Pilkada serentak yang sedang berlangsung di tiga provinsi yakni NTT, NTB dan Bali oleh Wamendagri, Bima Arya Sugiarto.
Secara khusus Bima Sugiarto menyampaikan seputar penanganan tanggap darurat bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur.
‘Kami telah mengambil langkah antisipatif, agar semua warga khususnya pengungsi yang terdampak bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, bisa menggunakan hak mereka untuk memilih,” papar dia.
Diakui Bima Sugiarto, pihaknya intens melakukan rapat koordinasi dengan Bawaslu, KPU, temen-temen Forkompinda di NTT Flores Timur dan juga Sikka, dimana sudah mengambil langkah antisipasi, agar semuanya bisa memilih.
“Dukcapil juga telah kami instruksikan, untuk mendata dan akan mencetak surat keterangan identitas, supaya para pengungsi dapat menyalurkan hak untuk memilih. Secara keseluruhan semua berjalan lancar persiapan-persiapan itu. ” Jelas Bima Sugiarto.
Sementara itu, dalam paparannya di forum tersebut, Pj. Gubernur NTT, Andriko Susanto menjelaskan keseluruhan kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di NTT.
“Kami memiliki total jumlah penduduk NTT sebanyak 5.646.00 jiwa dengan DPT sebanyak 3.988.372 jiwa,” ujar Andriko Susanto.
Ditambahkan, dimana jumlah pemilih laki-laki sebanyak 1.958.444 jiwa sementara pemilih perempuan 2.029.928 jiwa. Kemudian jumlah pemilih disabilitas tercatat sebanyak 54.858 jiwa. Jumlah pemilih tersebut tersebar di 22 Kabupaten/Kota dengan 315 Kecamatan, 3.442 desa dan 9.893 Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Terkait erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, terdapat 37 TPS yang terdampak, dengan total 17.044 pemilih. Kami telah menetapkan TPS khusus di lokasi posko bencana yang telah disepakatilah,” papar dia.
Dikatakan Amdriko Susanto, data pemilih terdampak akan dikelola paling lambat 20 November 2024. Dan telah disosialisasikan kepada masyarakat, untuk melaporkan jika ada pengungsi- pengungsi baru, yang belum terdata, untuk segera digasilitasi terkait hak pilihnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menegaskan, bahwa pelaksanaan Pilkada 2024 merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan lembaga atau instansi terkait lainnya.
Sehingga, ia berharap Pemda bertanggung jawab penuh dalam menjaga kondusifitas dan mengawal kelancaran pelaksanaan tahapan Pilkada 2024.
“Penyelenggaraan Pilkada ini baru pertama kalinya berlangsung serentak di seluruh Indonesia. Sehingga, tugas pemda tidak hanya memberikan dana hibah kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri, melainkan ikut mengawal secara ketat pelaksanaannya.” jelas Bahtra Banong.
Bahtra Banong juga mengingatkan Pj. Kepala Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk dapat menjaga netralitas bersama seluruh jajaran ASN selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung.
“Sebagian besar Pj. ini adalah pejabat karier. Sayang sekali kalau mengorbankan karier dan integritas hanya untuk berpihak kepada salah satu calon. Juga netralitas ASN harus selalu ditegakkan.” Ujarnya.
Salah satu Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, Esthon Foenay yang hadir pada kesempatan tersebut, juga memberi perhatian dan menyoroti pentingnya memastikan hak politik masyarakat terdampak bencana, tetap dapat tersalurkan dengan baik.
“Bagaimana situasi dan kondisi yang ada di wilayah-wilayah yang terkena bencana, harus juga menjadi perhatian utama kita. Kiranya dapat teridentifikasi dengan baik semua pengungsi dan masyarakat yang terdampak sehingga hak-hak politiknya dapat tersalur dengan baik.” kata Esthon.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda juga mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi kepentingan politik terkait dengan bantuan sosial (bansos) di daerah bencana selama tahapan Pilkada 2024 berjalan.
“Peristiwa bencana tetap membutuhkan upaya saling gotong royong sebagai bangsa karena hal ini menyangkut kemanusiaan. Namun pengelolaan bantuan bagi para korban bencana tidak boleh disusupi oleh kepentingan politik kandidat tertentu. Pemerintah harus jeli dan pandai mengawasi potensi pelanggaran tersebut.” Ujarnya. (*/iir)
