BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana mendorong penyelenggaraan Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) ke-2 pada 24-26 Juli 2024 lalu, di Jakarta bisa mendorong pertumbuhan industri pariwisata nasional. Bahkan Indonesia berpotensi menjadi tourism hub dengan negara-negara di Kepulauan Pasifik itu sendiri telah menghasilkan 13 kesepakatan.
“Ini menjadi market pariwisata yang besar dan bisa menambah devisa nasional,” katanya dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema ‘Mencermati Hasil Sidang Ke-2 IPPP’ di Gedung DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8/2024).
Lebih jauh Anggota Komisi VI DPR itu menambahkan negara-negara kawasan Asia Pasifik itu sekaligus menjadi market pariwisata yang propektif. Potensi inilah yang harus digarap. “Kita tinggal pasarkan secara market online lewat Jakarta,” ucapnya lagi.
Selain itu, soal komite ekonomi IPPP juga membahas masalah Blue Economi, Green Economi, Inklusive Growth dan juga mencapai SDSGs, juga Climate Change. Juga ada komite yang membahas isu Social Culture, bagaimana connecting peolple to peolple, pendidikan, peningkatan Capacity Building, dan kerjasama budaya karena kalau dilihat sejarah kita serumpun dengan negara-negara di Kepulauan Pasifik.
“Tentu di sini, kita lihat strategisnya, kita bisa mengambil peran untuk akselerasi hubungan negara-negara Kepulauan Pasifik dengan pemerintah. Kita tidak mau hanya mengawasi, tapi juga memberi konsep ide bersama pemerintah agar engagement ke depan lebih komprehensif,” paparnya.
Adapun Forum kerjasama internasional antara Indonesia dengan negara-negara di Kepulauan Pasifik itu sendiri telah menghasilkan 13 kesepakatan. Namun, bagi Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat (FPD) ini 13 kesepakatan yang dihasilkan dalam IPPP masih perlu ditindaklanjuti secara konkrit. Untuk itu, ia mendorong pemerintahan Prabowo Subianto ke depan melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dapat membentuk Konsulat Kehormatan di setiap negara Kepulauan Pasifik yang jumlahnya mencapai 16 negara.
“Saya mendorong setelah forum ini, seharusnya Kementerian Luar Negeri di pemerintahan berikutnya menunjuk Honorary Consul di setiap Negara Kepulauan Pasifik. Karena kita cuma punya tiga saat ini, yaitu Kedutaan Besar kita di New Zealand, Kedutaan Besar kita di Fiji dan Kedutaan Besar kita di Port Moresby, Papua Nugini,” terangnya lagi.
Untuk diketahui, Konsulat kehormatan atau konsulat dipimpin oleh Konsul Kehormatan. Yaitu perwakilan diplomatik yang dipimpin oleh Konsul Kehormatan yang tugasnya hanya menyediakan layanan diplomatik tertentu yang sifatnya terbatas.
Menurut Supadma, Konsul Kehormatan bertujuan agar hubungan kerjasama Indonesia dengan negara-negara Kepulauan Pasifik bisa terus di-main streaming, kerjasamanya bisa terus didorong. Lalu kerjasama ekonomi juga bisa terus berjalan. Selain itu, ada orang yang bisa menjadi PIC (seseorang yang bertanggung jawab atas jalannya suatu tugas tertentu) untuk apa-apa yang dibutuhkan mereka.
Misalnya, sambung Supadma, di sektor pendidikan pariwisata, juga pendidikan yang hubungannya dengan pertanian. Kemudian pendidikan yang ada hubungannya dengan kesehatan, dengan perikanan dan lainnya. Bahkan keberadaan Konsul Kehormatan akan memberikan support pada kedaulatan Indonesia di semua forum internasional. Harapannya, Indonesia akan didukung, kerjasama ekonomi selalu ditingkatkan, dan hubungan people to people menjadi meningkat. “Kalau saling kenal biasanya semakin sayang. Kalau mereka sudah kita akselerasi, sudah kita engage, respek mereka akan terbentuk dan terwujud. Ini yang kita dorong, political will, political afirmation, dan political komitmen dari pemerintah kita,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrat itu menambahkan parlemen Indonesia sendiri sudah melakukan perannya. Tetapi implementasinya tentu ada di pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk memutuskannya.
Lebih jauh, Supadma mengungkapkan salah satu yang menjadi kesimpulan penyelenggaraan IPPP adalah aspirasi untuk meningkatkan IPP dari forum partnership menjadi assembly. “Dimana kalau assembly, platformnya lebih komprehensif, frameworknya menjadi lebih jelas, sehingga ke depan dalam organisasinya akan ada kesetjenan yang mengawal isu-isu, komitenya juga jelas, misalnya Committee Peace and Security, di situ juga membahas isu Human Rigths,” sebutnya.i
Di tempat yang sama, Pengamat Hubungan Internasional, Teuku Rezasyah mengakui negara-negara Kepulauan Pasifik merupakan negara-negara yang rata-rata negara kecil dengan jumlah penduduk juga kecil. Tetapi, apabila mereka bersatu maka mereka menjadi kekuatan besar dan bisa mempengaruhi dinamika dunia. “Jadi walaupun kecil tapi kecil-kecil cabe rawit,” kelakar Reza. (Asim)
