BERITABUANA.CO, BRUNEI DARUSSALAM – Dalam rangka mewujudkan konektivitas ASEAN, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menghadiri pertemuan ke-46 ASEAN Maritime Transport Working Group (46th MTWG) membahas rencana pembukaan lintas penyeberangan Roll On-Roll Off (Ro-Ro) rute Dumai-Malaka, rute Davao-General Santos-Bitung serta pelayaran perdana rute Tanjung Silopo-Lahad Datu yang digelar di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.
“Pertemuan yang berlangsung pada 6-8 Mei 2024, secara resmi dibuka oleh Mr. Mohammad Nazri Mohammad Yusof, Permanent Secretary of the Ministry of Transport and Infocommunications, Brunei Darussalam, dan dipimpin oleh Puan Salaya Rahayu Binti Salleh didampingi Yohanna Nair Kunju Krisnan, The ASEAN Secretariat serta Cristie Kam Voon dari Maritime and Port Authority of Brunei Darussalam,” ungkap Windi Susilawati, Kepala Subdirektorat Prasarana Sungai, Danau dan Penyeberangan, saat menghadiri pertemuan tersebut kepada beritabuana.co, Selasa (7/5/2024).
Sebagai informasi, terang Windi, ada 14 Pelabuhan Indonesia masuk dalam daftar Pelabuhan ASEAN, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Belawan (Medan), Makassar (Ujung Pandang), Tanjung Emas (Semarang), Bitung, Balikpapan, Dumai, Pontianak, Panjang, Palembang, Banjarmasin, Sorong dan Jayapura.
Dikatakan, dalam pertemuan tersebut, Indonesia menyampaikan progress terbaru rehabilitasi sisi darat Pelabuhan Sri Junjungan, Dumai yang saat ini sudah mencapai progress 61% dan ditargetkan selesai pada tahun 2024 yang nantinya dapat mengakomodir fasilitas Custom, Imigration, Quarantine and Security (CIQS) untuk pelayanan International.
Windi menyebutkan, Pemerintah Republik Indonesia menerangkan dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala perihal kesepakatan jangkauan kendaraan baik penumpang maupun barang yang melintas menggunakan Ro-Ro rute Dumai-Malaka, di mana Malaysia hanya menyetujui kendaraan hanya sampai di Pelabuhan dan tidak masuk ke wilayah negara tujuan.
Sedangkan pihak Malaysia, lanjutnya, menyampaikan bahwa dari hasil pertemuan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) tahun 2023, pembangunan Terminal Port Tanjung Beruas akan dimulai tahun 2026 dan diproyeksikan beroperasi tahun 2028. Hasil pertemuan tersebut juga menyepakati adanya perubahan implementasi pengoperasian Ro-Ro Dumai-Malaka yang semula tahun 2026 menjadi tahun 2028.
Pada hasil pembahasan dalam forum 46th MTWG ini, tutur Windi, Indonesia dan Malaysia diminta untuk melakukan pembahasan secara intensif terkait dengan rencana pembukaan Ro-Ro Dumai-Malaka melalui Tim Task Force.
“Adapun saat ini Indonesia sedang menyusun anggota Joint Task Force Ro-Ro Dumai-Malaka yang nantinya sebagai tim yang akan berkoordinasi secara intensif dengan pihak Malaysia melalui forum ASEAN,” ungkapnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Supartien Komaladewi, Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI yang turut hadir menyampaikan dukungannya terhadap implementasi dari proyek ini dengan mempertimbangkan kesiapan Pelabuhan Dumai yang telah dilakukan pengembangan serta dukungan Pemerintah untuk mendukung aksesibilitas, yakni menyediakan jalan pendukung menuju Pelabuhan yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Dari sisi komoditas, Pemerintah Daerah dan pengusaha perlu mempersiapkan dengan baik jenis komoditas yang akan dimuat untuk rute ini. Diharapkan rencana pengoperasian kapal Ro-Ro ini dapat segera diimplementasikan,” tambah Supartien Komaladewi.
Rute Davao-G Santos-Bitung
Pada kesempatan yang sama, ungkap Windi, Indonesia bersama Filipina diminta untuk menyampaikan mengenai upaya koordinasi untuk mendukung keberlanjutan dan dimulainya kembali pengoperasian kapal Ro-Ro rute Davao-General Santos-Bitung. Sebelumnya pada tahun 2017, Presiden Joko Widodo bersama dengan Presiden Rodrigo Roa Duterte secara resmi membuka jalur pelayaran kapal Ro-Ro rute Bitung-Davao-General Santos.
“Namun dikarenakan kurangnya komoditas yang diangkut mengingat komoditas di wilayah yang dihubungkan memiliki kesamaan, sehingga pergerakan barang kurang berpotensi dan operasional kapal tersebut diberhentikan,” jelas Windi.
Oleh karena itu, ujarnya, apabila rute ini akan dioperasikan kembali maka pihak Indonesia mengusulkan pergerakan barang dan orang tidak hanya melalui kapal Ro-Ro akan tetapi dapat dilakukan dengan kapal-kapal non konvensi.
“Pada forum Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) terkait rute Bitung-Davao/Gensan perlu mengidentifikasi potensi rute kapal general kargo dari Davao–Bitung –Shanghai. Dalam hal ini Indonesia mengusulkan untuk membuat task force dalam mencari solusi atas masalah yang dapat membuat program lebih konstruktif untuk kedua pihak,’ tutur Windi.
Dalam pertemuan tersebut disampaikan juga hasil pertemuan 45th ASEAN Maritime Transport Working Group (MWTG) yang dilaksanakan pada 17-19 Oktober 2023 di Vietnam, hasil forum Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT), dan hasil forum Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA).
Windi mengemukakan, pertemuan 46th MTWG dihadiri oleh seluruh Negara Anggota ASEAN, Negara Mitra Wicara ASEAN, yaitu: China, Jepang, Republik Korea, Uni Eropa, dan Amerika Amerika Serikat serta Asosiasi Maritim, yaitu: International Maritime Organization (IMO), ASEAN Ports Association (APA), Federation of ASEAN Shipowners’ Associations (FASA), World Shipping Council (WSC), Digital Container Shipping Association (DCSA) Partnership for Infrastructure Australia, United Nations Economic and Social Commission for Asia Pacific (UNESCAP) dan ASEAN Secretariat.
Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Lollan Andy Sutomo Panjaitan, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan para anggota : Diaz Saputra , Atase Perhubungan di Singapura dan perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Kenavigasian, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (TSDP), Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional (PFKKI), serta Indonesia National Shipowners Association (INSA). (Yus)
