BERITABUANA.CO, JAKARTA – Komisi V DPR RI mengapresiasi terkait realisasi pelaksanaan anggaran Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2023. Realisasi tersebut, yakni meliputi realisasi keuangan tahun anggaran 2023 sebesar 98,13 persen, dan realisasi fisik tahun anggaran 98,13 persen.
“Terhadap program/kegiatan di tahun anggaran 2023 yang tidak terealisasi, komisi v DPR RI meminta Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi agar menyelesaikan permasalahan dan kendala teknis pada pelaksanaan program tahun 2023. Sehingga tidak terulang kembali pada tahun anggaran berikutnya,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae saat membacakan hasil kesimpulan rapat kerja dengan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Rabu (13/3/2024).
Komisi V DPR juga meminta Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2024 dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Yang selanjutnya, sambung Ridwan, terkait dengan kebijakan Automatic Adjustment.
“Kami juga meminta Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi untuk memastikan agar tidak mempengaruhi pencapaian output program prioritas tahun anggaran 2024 sesuai san dan masukan dari komisi V DPR,” ucap Ridwan.
Dalam kesempatan itu, Ridwan juga memberikan apresiasi kepada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi atas capaian opini “wajar tanpa pengecualian’ (WTP) pada hasil pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2023. “Karenanya, kami meminta agar Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI dan mengambil langkah preventif agar temuan tersebut tidak terulang kembali,” ujar politikus dari Fraksi Partai Golkar tersebut.
Ridwan juga mengingatkan, Kementerian Desa, PDT, Transmigrasi untuk meningkatkan kinerja Bumdes dan Desa Wisata dalam rangka peningkatan pertumbuhan dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat desa. (Jal)
