BERITABUANA.CO, SUMENEP- Civitas akademika yang terdiri dari pimpinan STKIP, dosen, pengelola, pimpinan ormawa dan mahasiswa STKIP PGRI Sumenep menyikapai situasi demokrasi yang terjadi saat ini. Mereka menyampaikan empat pernyataan sikap agar pemilu 2024 berlangsung jujur dan adil.
Tuntutan itu disampaikan dalam petisi yang dibacakan oleh Ketua STKIP PGRI Sumenep, Dr. Asmoni, M. Pd di halaman kampus STKIP PGRI Sumenep, Selasa (6/2/2024).
“Akhir-akhir ini, kita disuguhkan oleh berbagai macam peristiwa dinamika politik. Kami civitas akademika STKIP PGRI hanya ingin menitipkan pesan moral kepada seluruh tokoh politik yang berkontestasi dalam pemilihan umum 2024 agar menjaga demokrasi yang beritika dan berkebangsaan,” kata Ketua STKIP PGRI Sumenep, Dr. Asmoni.
Empat pernyataan sikap yang dibacakan tersebut Pertama, Mendorong semua pihak untuk menjaga kebersamaan dan suasana kondusif demi terwujudnya demokrasi yang sehat, berasaskan Pancasila dan UUD 1945.
Kedua, Mengajak seluruh peserta pemilu, baik calon presiden dan calon wakil presiden, calon anggota legislatif, dan partai politik untuk bersama-sama menjaga proses demokrasi sehingga berlangsung dengan berlandaskan nilai, norma, dan etika dalam berkampanye.
Ketiga, meminta KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai penyelenggara pemilu agar kerja profesional dan sungguh-sungguh sesuai aturan berlaku. “Penyelenggara pemilu senantiasa menjunjung tinggi prinsip independen, tranpsaran, adil, jujur, tidak berpihak dan teguh menghadapi intervensi pihak manapun,” ucap Asmoni.
Keempat, Mengajak seluruh elemen Masyarakat untuk bersama-sama mengawal demokrasi yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Asmoni menjelaskan bahwa empat tuntutan tersebut disampaikan berdasar kecemasan civitas akademika STKIP PGRI terhadap fenomena menjelang pemilu 2024.
“Akhir akhir ini, kita disuguhkan oleh berbagai macam peristiwa dinamika politik. Kami civitas akademika STKIP PGRI hanya ingin menitipkan pesan moral kepada seluruh tokoh politik yang berkontestasi dalam pemilihan umum 2024 agar menjaga demokrasi yang beritika dan berkebangsaan,” ucapnya.
Sementara itu, Khoirus Sholeh, salah satu aktivis mahasiswa STKIP PGRI Sumenep sangat menyayangkan dugaan adanya sikap ketidak netralan dari kepala negara, sebagian menteri dan kepala daerah yang terang terangan menjadi tim sukses dari salah satu paslon.
“Kegiatan seruan moral barusan merupakan gerakan yang bertujuan untuk penegasan kepada seluruh pihak, Kepala Negara atau bahkan pemerintahan harus netral dalam menghadapi pesta demokrasi tahun ini, demokrasi harus dikontrol dari atas, jangan malah dirusak dari elit elitnya,” katanya. (Hayyin/FDL87)
