BERITABUANA.CO, JAKARTA – Sidang kasus korupsi impor garam dengan terdakwa mantan Dirjen Kimia Farmasi dan Tekstil di Kementerian Perindusttian, Ir. Muhamad Khayam kembali digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2023).
Dalam kesempatan itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Petrus AP dari Pidana Khusus Kejaksaan Agung, mencecar keterangan saksi fakta Achmad Shoim, selaku Kepala Seksi di Kementerian Perindustrian terkait kasus tersebut.
Di persidangan yang diketuai majelis hakim Eko Aryanto, JPU mengklarifikasi pengakuan saksi Shoim dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Kejagung.
Menurut JPU, dalam BAP nomor 19, saksi Shoim menerangkan bahwa penyaluran garam impor ke PT Sumatraco Langgeng Makmur (SLM) sebanyak 82000.500 ton, di tahun 2019, 80.000 ton. Namun, saat diklarifikasi kebenarannya, saksi mengatakan tidak tahu dan selalu menjawab dengan kalimat mungkin.
“Apakah data ini turun dari langit?,” ujar JPU Petrus seraya menunjukkan data tersebut.
“Apakah ini data dari Kementerian Perindustrian?,” Shoim menjawab, “mungkin,”. “Jangan mungkin. Anda ini mungkin-mungkin dari tadi ya. Saya peringatkan sekali lagi. Ini persidangan terhormat. Hargai,” tegas Jaksa Petrus.
Petrus pun mempertanyakan alasan saksi Shiom mengenai penyangkalan BAP miliknya. “Mengapa anda tidak keberatan dengan data ini?”.
Shoim pun mengakui tidak mengetahui mengenai data yang ditunjukan JPU. Namun jaksa tampak tak puas dengan pengakuan saksi Shoim.
“Tapi ini data dari mana. Apakah dari Kementerian Perindustrian?. tanya Jaksa Petrus dengan nada tinggi.
Dalam surat dakwaan JPU, terdakwa M Khayam yang merupakan mantan Dirjen Kimia Farmasi dan Tekstil di Kementerian Perindustrian, periode 16 Oktober 2019 hingga 2022 diduga telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum bersama-sama dengan Fredy Juwono, Yosi Arfianto, Frederik Tony Tanduk, Yoni dan Sanny Wikodhiono alias Sanny Tan.
“Melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memanipulasi jumlah data kebutuhan garam lokal/ konsumsi penambahan kuota impor dan meminta kepada PT. Sucofindo agar dalam melaksanakan verifikasi tidak secara rigid dengan menggunakan data-data tidak benar yang diterima dari PT. Sumatraco Langgeng Makmur,” ucap JPU di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta.
Dengan tujuan sambung JPU, hasil verifikasi yang dilakukan PT. Sucofindo tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehingga kuota impor garam menjadi lebih besar yang tidak sesuai dengan kebutuhan dalam negeri.
“Para terdakwa mengetahui hasil verifikasi yang dibuat PT. Sucofindo tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, namun tidak melakukan evaluasi bahkan mengunakannya sebagai data untuk membuat rekomendasi impor komoditas pergaraman Industri kepada PT. Sumatraco Langgeng Makmur (SLM), tanpa dilengkapi data-data yang benar,”
Yakni tidak mempertimbangkan kemampuan produksi perusahaan industri yang bersangkutan dan realisasi impor perusahaan Industri pada tahun sebelumnya dan kemampuan kapasitas unit pengolahan garam serta penyerapan garam lokal.
“Kemudian terdakwa Ir. Muhammad Khayam bersama dengan Ir. Fredy Juwono, Yosi Arfianto, membuat rekomendasi persetujuan impor komoditas pergaraman industri kepada PT. SLM, tanpa mempertimbangkan kemampuan produksi perusahaan industri serta realisasi impor perusahaan industri pada tahun sebelumnya,”
Akibat perbuatan Terdakwa M Khayam bersama Yosi Arfianto, Fredy Juwono, Yoni, Sanny Wikodhiono alias Sanny Tan dan Frederik Tony Tanduk memanipulasi rencana kebutuhan garam impor mengakibatkan PT SLM menerima kuota garam impor yang berlebih sehingga Yoni dan Sanny Tan memperoleh keuntungan dengan cara mengganti kemasan garam impor ke dalam kemasan lokal seolah-olah sebagai produk lokal untuk mengelabui garam yang konsumsi dari garam impor dan dapat diperdagangkan dengan harga yang lebih tinggi dari harga garam lokal, sehingga garam lokal tidak laku dan harganya rendah.
Sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar 7.623.116.842,68. Dan merugikan perekonomian negara atau kerugian rumah tangga petani garam sebesar Rp105,09 miliar merupakan bagian dari total hilangnya laba petani garam nasional sebesar Rp5,31 triliun.Oisa
