BERITABUANA.CO, JAKARTA – Kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi yang diduga dilakukan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri terhadap bekas Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo membuat geger masyarakat. Banyak diantara masyarakat merasa heran atas tindakan Firli tersebut, orang nomor satu di lembaga anti rasuah justru bertindak bertolak belakang dengan jabatan dan lembaga yang dipimpinnya.
“Saya sendiri kaget, terkejut setelah mengetahui kalau Ketua KPK ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi,” kata pengamat hukum dan penggiat anti korupsi Adilsyah Lubis kepada beritabuana.co di Jakarta, Jumat (24/11/2023).
Memang kata Adilsyah, nama baik Firli Bahuri di masyarakat, khususnya di kalangan penggiat anti korupsi sudah tidak baik karena beberapa peristiwa. Reputasinya sejak berkarir di lembaga antirasuah tersebut, mendapat sorotan karena melakukan tindakan yang melanggar kode etik seperti menyewa helikopter swasta untuk perjalanan pribadi.
“Menyewa sebuah helikopter milik swasta untuk perjalanan pribadi tentu biayanya mahal, dan kita tidak tahu dari mana sumber uang untuk membayar itu,” kata Adilsyah.
Menurut dia, langkah Polda Metro Jaya menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi pasti sudah mendapat petunjuk yang kuat sebagai alat bukti. Polda kata dia tidak mungkin sembarangan membuat keputusan penetapan sebagai tersangka karena sebelumnya sudah melakukan penyelidikan hingga penyidikan.
Adilsyah pun mengapresiasi kinerja Polda Metro Jaya dalam mengusut perkara yang diadukan masyarakat tersebut.
“Tindakan yang diambil Polda Metro Jaya sudah tepat, karena perilaku nya patut dicurigai, sudah cukup bukti untuk menjadikan Firli sebagai tersangka,” ujarnya.
Lebih jauh Adilsyah mengatakan, dengan terbongkarnya kasus yang melibatkan Firli Bahuri, maka bisa dijadikan momentum KPK untuk melakukan tindakan bersih-bersih supaya kepercayaan masyarakat kepada lembaga tersebut tidak merosot. Bagaimana pun sebut dia, KPK tetap diperlukan sebagai lembaga negara pemberantasan korupsi.
Seperti sebuah penyakit, korupsi bisa merusak dan berdampak luas kepada masyarakat luas.
“Justru itu, KPK harus segera melakukan tindakan bersih-bersih supaya tidak kehilangan kepercayaan dari masyarakat,” imbuhnya.
Sulit dibayangkan tambah Adilsyah, apabila masyarakat sudah tidak mempercayai KPK. Tindakan bersih-bersih yang dia maksud antara lain dengan mencari siapa saja pihak di internal KPK yang terkait atau terlibat dalam dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi kepada Syahrul Yasin Limpo. Atau tidak berhenti hanya di ketua KPK saja.
“Rasanya kasus ini tak hanya melibatkan satu orang, sehingga bisa ditelusuri sedalam-dalamnya hingga ke staf,” ujar Adilsyah.
Dia menambahkan, pentingnya dipererat sinergi antara KPK dengan Polri diteruskan di masa depan, sebagai institusi garda depan dalam pemberantasan korupsi. (Asim)
