Habib Aboe: Tingginya Peredaran Narkoba di Makassar, Jadi Perhatian Serius Komisi III DPR RI

by
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Aboe Bakar Al Habsyi. (Foto: Pribadi)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Komisi III DPR RI melaksanakan kunjungan kerja (Kunker), ke Sulawesi Selatan, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan Dewan. Apalagi, banyak isu keamanan yang menjadi perhatian Komisi Hukum DPR RI di Sulsel ini.

“Oleh karenanya dirasa perlu kami dari Komisi III DPR RI, untuk datang ke Makassar,” kata Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al Habsyi melalui siaran pers tertulisnya, Kamis (6/7/2023)  disekap pertemuan rombongan Komisi III DPR RI dengan mitra kerjanya di Makassar, Sulsel.

Lanjut pria yang akrab disapa Habib Aboe tersebut, salah satunya soal penanganan narkoba, karena hal ini termasuk menjadi salah satu isu dominan di Sulsel. Dalam catatannya, di semester awal 2023 ini ada 1.229 perkara narkoba yang dilaporkan ke Kepolisian.

“Dari perkara yang sudah di tangani ada 1.850 tersangka yang sudah di proses. Termasuk menjuatnya kabar adanya bunker narkoba di salah satu kampus di Makasar,” sebut incumbent calon legislatif (Caleg) PKS untuk daerah pemilihan atau Dapil Kalimantan Selatan I Itu lagi.

Banyaknya kasus yang ditangani oleh Polda Sulsel, menurut Habib Aboe, menunjukkan tingginya peredaran narkoba di wilayah ini. Oleh karenanya, menurut dia perlu ada atensi khusus dari Komisi III DPR RI kepada Polda Sulsel.

“Melihat banyaknya perkara narkoba tersebut, kita ingin melihat innovasi apa yang dilakukan Polda Sulsel dalam menangani peredaran narkoba tersebut,” kata Sekjen DPP PKS yang juga mantan Ketua Mahlamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu lagi.

Komisi III DPR RI, masih dikatakan Habib Aboe,  memberikan dukungan dalam berbagai upaya penanganan pemberantasan narkoba. Hal ini harus dilakukan, karena narkoba adalah ancaman yang sangat nyata untuk bangsa dan negara.

“Selain itu, kita juga melihat maraknya demonstrasi penolakan Polisi RW yang berlangsung di Sulsel ini, yang juga menjadi perhatian Komisi III DPR RI. Karena program Polisi RW ini adalah ajuan dari mitra kerja yang beberapa waktu lalu dipresentasikan oleh Kabarhakam. Oleh karenanya, kita juga perlu mendengarkan informasi dari bawah, kenapa ada penolakan soal program ini,” tutup Habib Aboe. (Ery)

No More Posts Available.

No more pages to load.