BERITABUANA.CO, JAKARTA – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) melaksanakan acara serah terima aset pengadaan, perizinan, distribusi senjata api dan amunisi kepada 47 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Hubla di seluruh Indonesia.
“Sebanyak 124 pucuk senjata api dan 11.160 butir amunisi (90 butir peluru per pucuk senjata api) telah diserahkan kepada 47 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Hubla di seluruh Indonesia,” ungkap Kabag Organisasi dan Humas Ditjen Hubla Kemenhub, Wisnu Wardana kepada beritabuana.co di Jakarta, Rabu (31/5/2024).
Kesempatan sama, Direktur KPLP, Rivolindo dalam acara serah terima aset tersebut menjelaskan kegiatan ini diadakan sejalan dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang mewajibkan penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan di pantai guna menjamin keselamatan dan keamanan maritim.
“Dalam mengatur penggunaan senjata api di lingkungan maritim, terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Pertama, penegakan hukum, dimana Kementerian Perhubungan memiliki peran penting dalam menindak pelanggaran hukum di laut, termasuk pelanggaran tindak pidana pelayaran. Senjata api memainkan peran serius dalam menjaga ketertiban dan menegakkan hukum di lingkungan maritim yang luas,” ujar Rivolindo.
Ia mengemukakan, mengenai fungsi pengendalian operasi penegakan hukum dimana dalam situasi tertentu, KPLP mungkin harus menghadapi kelompok atau individu yang bersenjata.
“Dalam konteks ini, senjata api menjadi alat penting untuk mengendalikan situasi, melindungi personel, dan mencegah eskalasi kekerasan yang dapat membahayakan nyawa dan keamanan,” tandas Rivolindo.
Kemudian, lanjutnya, dalam fungsi deterensi atau pencegahan, adanya senjata api di tangan KPLP dapat berfungsi sebagai elemen penindakan hukum dilapangan, mengirimkan pesan yang jelas bahwa perairan dan pesisir yang dijaga dan dilindungi dengan serius.
“Keberadaan senjata api tersebut dapat mencegah pihak-pihak yang bermaksud jahat untuk mencoba melanggar hukum atau melakukan tindakan kriminal di wilayah maritim Indonesia,” ujarnya.
Namun demikian, Rivolindo menegaskan, dalam menggunakan senjata api KPLP harus memperhatikan beberapa faktor penting, seperti pelatihan dan standar operasional, pengawasan dan akuntabilitas, koordinasi dengan otoritas lain, serta penilaian risiko.
“Hal-hal tersebut memberikan gambaran tentang pentingnya dukungan senjata api bagi KPLP dalam menjalankan tugas-tugas keamanan maritim. Namun, penting juga untuk diingat bahwa penggunaan senjata api haruslah dibatasi oleh hukum dan peraturan yang berlaku serta mengutamakan perlindungan terhadap nyawa manusia,” tutup Rivolindo. (Yus)
