BERITABUANA.CO, JAKARTA – Kloter perdana jemaah haji 2023, direncanakan akan diberangkatkan mulai 24 Mei 2023. Namun, persoalan pelunasan biaya haji calon jemaah haji masih menjadi kendala yang harus dituntaskan.
“Dari jumlah nama-nama yang tercantum dari 221.000, bukan dari cadangan, dari nomor orang yang mengantri, yang memang seharusnya berangkat di tahun 2023, ternyata masih banyak yang belum melunasi,” ungkap Anggota Komisi VIII DPR RI John Kennedy Azis dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema ‘Menilik Persiapan Haji 2023’ di Media Center, Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (23/5/2023).
John Kennedy mengatakan dari rapat terakhir dengan Kementerian Agama sekitar Senin (22/5/2023) sore dengan bahasan tentang adanya kenaikan kuota sebanyak 8000, pada hasil akhir rapat pemerintah menyampaikan bahwa kuota haji sebanyak 221.000 sudah sudah terisi semua.
Menurut John Kennedy, DPR menyimpulkan bahwa semua jemaah telah melakukan pelunasan. Namun, setelah selesai rapat, pihaknya banyak menerima laporan di beberapa provinsi yang menyampaikan bahwa masih ada yang belum melunasi.
“Pak kami masih ada yang belum melunasi 100 orang, kami masih ada yang belum melunasi 80 orang, masih ada yang belum melunasi sampai 200 orang. Kalau begitu informasi yang disampaikan oleh Pak Menteri, informasi dari mana? Kemarin Dirjen PHU Profesor Hilman Latief menyampaikan masih ada yang belum melunasi dari dari total sebanyak 221.000,” ujar John Kenndey.
Menurutnya, keputusan pemerintah menetapkan biaya haji menjadi Rp 69 juta sehingga penambahan biaya haji mencapai Rp 44 juta membuat calon jemaah haji khawatir tidak mampu melunasinya. Setelah berembug dengan Komisi VIII DPR, akhirnya disepakati biaya haji hanya Rp 49 juta, sehingga penambahannya hanya sekitar 24 jutaan saja. Tetapi itupun masih dinilai masih berat.
“Kawan-kawan tahu bahwa jamaah haji reguler itu 70% itu adalah dari masyarakat ekonomi bawah, yang kuli panggul, yang pensiunan, yang dagang UMKM, yang menjual tanah, menjual rumah untuk bisa berangkat haji,” kata John Kennedy.
Politisi dari Partai Golkar ini mengatakan dari laporan yang ia terima, kebanyakan dari yang belum melunasi itu adalah dari calon jamaah haji suami istri yang tidak bersamaan berangkatnya. Misalnya ada suami yang keluar nomornya di tahun 2023, tapi istrinya nggak keluar nomornya, mungkin 2024 atau 2025.
“Nah ini langsung diurungkan, “Pak saya enggak mungkin berangkat kalau enggak sama istri, karena alasan berkaitan dengan mukhrim atau makhram. Kedua, memang yang sudah meninggal dunia, yang sudah tidak ada,” sebutnya.
Persoalan lainnya, sambung John Kennedy adalah calon jemaah sepuh namun tidak ada pendampingnya. Oleh keluarganya tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan karena khawatir dengan kondisi orang tuanya yang sudah berusia di atas 80 tahun.
“Ada orang lansia tetapi mandiri, ada juga orang lansia tapi tidak mandiri. Ini juga jadi masalah,” tegas John Kennedy.
Untuk tahun ini, John Kennedy mengatakan ada 2 calon jemaah haji tertua yang berusia 109 tahun. Meski Kementerian Agama memiliki tagline “Haji ramah lansia dan berkeadilan” namun persoalan ini perlu mendapat perhatian khusus.
“Harus ada perhatian khusus, memang ini ibarat susah buat kita. Kalau tidak diberangkatkan ini haknya, kalau diberangkatkan ada pekerjaan-pekerjaan lain yang harus disiapkan oleh pemerintah pendamping haji,” ujarnya. (Kds)
